Pernyataan itu disampaikan Pj Wali Kota Subulussalam, H Azhariz S.Ag, M.Si dalam arahannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada 2024, Berita mengenai pengingat netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dan kepala desa menjelang pilkada di Subulussalam menjadi sangat relevan dan penting dalam konteks demokrasi dan pemerintahan. Dalam suasana politik yang semakin memanas menjelang pemilihan, penegasan komitmen terhadap netralitas merupakan langkah yang krusial untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan tanpa gesekan yang tidak perlu. Netralitas ASN adalah salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. ASN harus dapat menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, di mana mereka tidak berpihak ke salah satu calon atau partai politik. Ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan serta memastikan bahwa semua calon mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Setiap tindakan partisan dapat merusak integritas proses pemilihan, dan berpotensi mengganggu kestabilan politik daerah. Begitu juga dengan kepala desa, yang memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat, peran mereka sangat penting dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pemilihan di tingkat lokal. Jika kepala desa tidak menjaga netralitas, maka akan muncul berbagai masalah, seperti penyalahgunaan kekuasaan untuk mendukung calon tertentu, yang tentunya merugikan para pemilih dan calon lainnya. Oleh karena itu, pengingat ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi. Selanjutnya, langkah proaktif dari Pj Wali Kota Subulussalam dalam mengingatkan ASN dan kepala desa tentang netralitas juga dapat diartikan sebagai upaya pencegahan untuk menghindari potensi konflik yang dapat terjadi akibat keterlibatan yang tidak semestinya dalam politik praktis. Dalam konteks ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas sangatlah diperlukan. Pemerintah daerah dapat mengadakan pelatihan atau seminar yang menjelaskan mengenai etika dan tanggung jawab ASN dan kepala desa selama masa pemilihan. Dari sisi masyarakat, ada harapan yang besar agar pemilu bisa berlangsung dengan damai dan tanpa intimidasi. Dengan adanya penegasan untuk menjaga netralitas, masyarakat tentu akan merasa lebih percaya bahwa hasil pemilihan nanti telah melalui proses yang transparan dan tidak ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanipulasi suara. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Terakhir, netralitas ASN dan kepala desa juga terkait dengan upaya menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pemilihan. Ketika masyarakat melihat bahwa para pemimpin mereka bertindak objektif dan tidak berpihak, mereka cenderung lebih berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis, di mana suara setiap warga negara dihargai dan didengar. Dengan semua hal di atas, penekanan pada netralitas ASN dan kepala desa menjelang pilkada adalah langkah yang sangat positif dan perlu didukung oleh semua pihak. Ini tidak hanya akan menciptakan pemilihan yang lebih fair dan transparan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di daerah tersebut. Diharapkan, semua pihak dapat komitmen untuk menjaga netralitas demi kebaikan bersama.