Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan minggu ini oleh Pengadilan Kriminal Internasional bagi para pemimpin Israel  atas kejahatan yang dituduh Berita mengenai Israel yang bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan tantangan yang dihadapi ICC dalam mengejar pemimpin Israel seperti Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant menunjukkan kompleksitas hukum internasional dan dinamika politik global. ICC didirikan untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan, dan genosida. Namun, kurangnya keanggotaan suatu negara dalam ICC menghadirkan tantangan signifikan dalam menerapkan aturan dan hukum internasional. Salah satu tantangan utama bagi ICC adalah bahwa Israel, meskipun tidak menjadi anggota, tetap merupakan subjek yang sering diperbincangkan dalam konteks konflik Israel-Palestina. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan Israel dalam wilayah pendudukan, termasuk di Gaza, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, tindakan ICC untuk mengejar pemimpin Israel akan berhadapan dengan prinsip dasar kedaulatan negara dan hukum internasional. Dalam hal ini, Israel mungkin menolak legitimasi ICC dalam penuntutan tersebut, mengingat mereka tidak terikat oleh traktat yang mendirikan ICC. Dari perspektif hukum, ICC dapat mengejar individu di negara-negara yang bukan anggota melalui serangkaian mekanisme. Satu jalur adalah jika kasus tersebut dibawa ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB, meskipun hal ini seringkali terhalang oleh veto dari negara-negara anggota tetap. Selain itu, ada pembicaraan mengenai dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin Israel dalam konteks situasi di Gaza, yang mungkin menarik perhatian dan dorongan dari negara-negara anggota yang lebih simpatik terhadap rakyat Palestina. Dari sudut pandang politik, isu ini sangat kontras dengan realitas geopolitik di Timur Tengah, di mana aliansi strategis dan pertimbangan politik berdampak besar pada bagaimana tindakan komunitas internasional dilakukan. Dukungan dari negara-negara Barat, khususnya AS, untuk Israel dapat menjadikan penuntutan di ICC semakin sulit, dan ini menciptakan perdebatan tentang keadilan dan akuntabilitas versus kepentingan strategis dalam kebijakan luar negeri. Di sisi lain, gesekan antara hukum internasional dan praktik politik menunjukkan perlunya reformasi atau penguatan mekanisme keadilan internasional. Isu ini mampu menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat internasional yang menghargai prinsip, keadilan, dan hak asasi manusia. Penegakan hukum internasional yang lebih kuat dan independen akan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua negara, termasuk negara-negara yang kuat secara politik, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi komunitas internasional untuk terus berdialog dan mencari solusi yang efektif dan adil. Ketidakpuasan atas panggilan untuk pertanggungjawaban dalam konteks konflik Israel-Palestina tidak hanya mengancam proses perdamaian, tetapi juga menantang legitimasi institusi internasional. Melalui kolaborasi yang lebih besar dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, ada harapan untuk meningkatkan efektivitas ICC dan memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang status politik.