Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar akan dipecat dan tak mendapatkan hak pensiun buntut tembak mati AKP Ryanto Ulil Anshar. Berita mengenai pemecatan AKP Dadang Iskandar oleh Kompolnas membawa sejumlah pertanyaan dan diskusi tentang etika serta akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Dalam konteks ini, pemecatan bukan hanya sebuah sanksi administratif, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ketika anggota kepolisian dinyatakan bersalah atas tindakan tertentu, reaksi lembaga terkait terhadap tindakan tersebut menjadi sangat krusial. Penting untuk dicatat bahwa tindakan disipliner seperti pemecatan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat membantu memperbaiki citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Seringkali, publik memiliki harapan tinggi terhadap kepolisian untuk bertindak sebagai pengayom dan pelindung. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan berdampak langsung pada kepercayaan publik. Dalam situasi ini, konsistensi Kompolnas dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran dengan tegas diharapkan dapat memperbaiki citra dan meningkatkan kredibilitas institusi. Di sisi lain, pengumuman bahwa AKP Dadang Iskandar tidak akan mendapatkan hak pensiun juga menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan hak-hak individu. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan bagi individu tersebut, meskipun tindakan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan. Dalam banyak kasus, sistem hukum dan regulasi perlu menempatkan dasar yang jelas agar sanksi yang diberikan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Dialog yang konstruktif mengenai sanksi yang tepat dapat membantu menciptakan suasana yang lebih adil dan transparan dalam proses penegakan hukum. Kita juga harus menyadari bahwa berita seperti ini mencerminkan dinamika yang lebih besar dalam reformasi kepolisian. Di banyak negara, termasuk Indonesia, reformasi kepolisian menjadi tantangan yang terus berlanjut. Tindakan tegas terhadap pelanggaran diharapkan menjadi titik awal untuk membangun budaya integritas di dalam kepolisian. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi harus disertai dengan upaya untuk mendidik anggota kepolisian tentang etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Akhirnya, sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk aktif terlibat dalam diskusi mengenai reformasi kepolisian dan perbaikan institusi penegak hukum. Masyarakat perlu memiliki suara dalam menentukan bagaimana kepolisian seharusnya berfungsi dan apa yang diharapkan dari mereka. Keberhasilan reformasi kepolisian tidak hanya bergantung pada tindakan institusi itu sendiri, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.