Komisi I merasa ada ketidakadilan terhadap prajurit TNI, jika dibandingkan usia pensiun di institusi lainnya. Berita mengenai pernyataan Komisi I yang menyebut aturan usia pensiun TNI tidak adil dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengangkat isu penting tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem pensiun di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap institusi, baik itu TNI maupun ASN, memiliki tanggung jawab dan karakteristik yang berbeda. Namun, kesamaan dalam perlakuan terkait usia pensiun adalah sesuatu yang perlu didiskusikan lebih jauh. Pertama, perbedaan usia pensiun antara TNI dan ASN mencerminkan perbedaan besar dalam tugas dan fungsi masing-masing. TNI menjalankan fungsi pertahanan yang bersifat fisik dan menuntut kesiapan yang tinggi, sehingga banyak pihak berargumen bahwa usia pensiun yang lebih muda diperlukan untuk menjaga kualitas dan efektivitas institusi tersebut. Namun, hal ini seharusnya tidak mengesampingkan perlakuan adil bagi anggotanya, termasuk dalam hal hak pensiun yang layak. Kedua, penting untuk mempertimbangkan faktor keadilan sosial dalam diskusi ini. Jika ASN mendapatkan usia pensiun yang lebih panjang, apakah tidak seharusnya para prajurit TNI juga mendapatkan perhatian yang setara? Argumen bahwa usia pensiun TNI lebih pendek guna menjamin kesiapan tidak boleh mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara. Karenanya, pengaturan pensiun idealnya harus mencerminkan prinsip keadilan. Ketiga, reformasi dalam sistem pensiun dapat diusulkan untuk menyeimbangkan situasi ini. Misalnya, bisa ada pengaturan yang memungkinkan para anggotanya untuk mendapatkan program pelatihan dan fasilitasi untuk beralih ke karier baru setelah pensiun. Untuk TNI, yang terlatih dalam berbagai disiplin ilmu, penempatan mereka dalam sektor sipil setelah masa dinas bisa menjadi alternatif yang baik, dengan dukungan dari pemerintah. Di sisi lain, mengubah kebijakan pensiun bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian mendalam terkait implikasi sosial, politik, dan ekonomi. Kebijakan ini harus melalui proses dialog dan pertimbangan yang melibatkan banyak pihak, termasuk para veteran dan anggota aktif. Hal ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan semua pihak terkait. Dalam konteks lebih luas, isu ini menyoroti pentingnya kesejahteraan veteran dan para pensiunan TNI dalam masyarakat. Mereka yang telah mengabdikan diri untuk negara seharusnya mendapatkan jaminan kehidupan yang sejahtera, tidak hanya pada saat mereka masih aktif, tetapi juga setelah mereka memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, evaluasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan pensiun harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap prajurit TNI mendapatkan pengakuan yang layak atas pengabdian mereka. Sebagai kesimpulan, perdebatan mengenai aturan usia pensiun TNI dibandingkan dengan ASN adalah wajar dan perlu ada perhatian lebih dalam menanganinya. Diperlukan ruang dialog yang konstruktif untuk mencari solusi dan menciptakan kebijakan yang adil bagi semua pihak. Kebijakan pensiun yang seimbang dan manusiawi akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat, sekaligus menghargai jasabudi para pengabdi negara.