Video anggota Komisi VI Herman Khaeron menerima amplop saat rapet dengan Pertamina beredar viral. Namun, ia menegaskan, amplop yang diterima SPPJ. Berita mengenai anggota DPR Herman Khaeron yang terlibat dalam kontroversi terkait video penerimaan amplop saat rapat dengan Pertamina menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak pertanyaan. Dalam dunia politik, dugaan korupsi dan ketidaktransparanan sering kali menjadi isu yang memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Tidak jarang, berita semacam ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi citra lembaga legislatif serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan secara keseluruhan. Herman Khaeron mengklaim bahwa amplop tersebut adalah SPPJ (Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas), yang menunjukkan bahwa ada regulasi yang mengatur pengeluaran untuk perjalanan dinas. Namun, masyarakat berhak untuk skeptis dan mempertanyakan kejelasan serta tujuan dari pengeluaran tersebut. Jika ada pengaturan resmi mengenai perjalanan dinas, tentunya harus ada transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam penggunaannya. Penerimaan amplop dalam situasi seperti ini tetap memberikan kesan negatif dan dapat dilihat sebagai indikasi adanya praktik yang kurang etis. Selain itu, kasus semacam ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran negara. Masyarakat mendambakan kepastian bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dan tidak dilapisi oleh praktik-praktik yang merugikan. Hal ini mendorong perlunya sistem kontrol yang ketat terhadap penggunaan anggaran oleh anggota dewan, agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, kejadian ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi. Melalui reformasi yang tepat, seperti penerapan teknologi informasi dalam pelaporan penggunaan anggaran, diharapkan tindakan korupsi dapat diminimalisir. Kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengawasan juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan accountable. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari wakil mereka. Masyarakat harus berani menuntut penjelasan mengenai penggunaan anggaran publik, serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat meningkat, sehingga tidak ada ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Akhirnya, berita ini juga memberikan pelajaran penting bagi para wakil rakyat untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka. Mereka diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan membangun kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan warga. Hal ini tentu membutuhkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.