Cabuli bocah usia 6 tahun, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma akhirnya dimutasi ke Yanma Polri. Berita mengenai kasus yang melibatkan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, yang dituduh mencabuli bocah usia 6 tahun, merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan menggugah masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya melanggengkan kekerasan seksual, tetapi juga mencerminkan masalah serius yang ada dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Pertama-tama, sebagai seorang pejabat polisi yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, tindakan yang dilakukan oleh AKBP Fajar jelas sangat kontraproduktif. Polisi seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, namun kejadian ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika yang sangat mengecewakan. Masyarakat berharap bahwa penegak hukum dapat menjadi contoh yang baik dan melindungi yang lemah, bukan sebaliknya. Kedua, dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika seorang anggota kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum terlibat dalam aksi kejahatan, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan publik. Masyarakat mungkin merasa bahwa tidak ada perlindungan yang memadai untuk anak-anak dan bahwa pelanggaran tidak akan mendapatkan penanganan yang semestinya. Pemindahan AKBP Fajar ke Unit Pemeliharaan Internal (Yanma) Polri, dalam konteks ini, juga bisa dipandang sebagai langkah yang kurang memadai. Masyarakat mungkin mengharapkan adanya proses hukum yang jelas dan tegas, termasuk penuntutan yang sesuai. Pemindahan semata tanpa adanya tindakan hukum yang jelas dapat menimbulkan kesan bahwa pelaku mendapatkan perlakuan istimewa dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil. Akhirnya, kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya reformasi dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Jika tidak ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menangani masalah ini, maka akan ada risiko peningkatan kasus serupa di masa mendatang. Harapan kita adalah agar institusi hukum dan pemerintah segera mengambil tindakan proaktif untuk melindungi anak-anak dan memastikan bahwa pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mendapat penanganan yang serius dan transparan.