DPMPTSP Deli Serdang menyatakan bahwa PT Tun Sewindu tidak memiliki izin untuk melakukan pemagaran maupun usaha tambak udang di kawasan tersebut. Berita mengenai polemik pemagaran hutan lindung di Deli Serdang yang melibatkan PT Tun Sewindu dan isu izin sangat mengkhawatirkan, terutama dalam konteks kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung keanekaragaman hayati, serta berfungsi sebagai penyerap karbon yang krusial dalam menghadapi perubahan iklim. Pertama-tama, apabila benar bahwa PT Tun Sewindu tidak memiliki izin untuk melakukan pemagaran, langkah tersebut jelas melanggar regulasi yang ada dan menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pemagaran hutan lindung tanpa izin dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang telah ada selama bertahun-tahun, yang tidak hanya berdampak pada flora dan fauna, tetapi juga pada masyarakat yang bergantung pada hutan untuk hidup mereka. Selanjutnya, isu ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Instansi pemerintah terkait perlu mengambil tindakan tegas untuk menyelidiki dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas hukum, tetapi juga sebagai langkah menjaga keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Di sisi lain, masyarakat sekitar hutan lindung juga perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Mereka sering kali yang paling terpukul oleh dampak negatif dari perusakan lingkungan, sehingga penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak mereka dilindungi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik dan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan. Polemik ini juga mengingatkan kita tentang perlunya kesadaran dan edukasi lingkungan yang lebih baik, baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Semua pihak perlu memahami bahwa hutan bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan warisan alam kita. Pengembangan perekonomian yang berkelanjutan harus menjadi prioritas, di mana kepentingan lingkungan dan kemanusiaan dipandang sejajar. Akhirnya, saya berharap kasus ini dapat menjadi titik tolak untuk reformasi dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diabaikan demi kepentingan bisnis semata. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, dan setiap tindakan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.