Mabes Polri mengkonfirmasi jumlah korban pencabulan oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Berita mengenai kasus pencabulan yang melibatkan eks Kapolres Ngada sangat memprihatinkan dan menyoroti masalah serius mengenai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ketika aparat penegak hukum, yang seyogianya melindungi masyarakat, justru terlibat dalam tindakan kriminal, hal ini merupakan sebuah paradox yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kasus seperti ini bisa menjadi sebuah momen refleksi bagi pihak kepolisian untuk mengevaluasi sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan terhadap anggotanya, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindak pencabulan terhadap anak-anak dan perempuan dewasa adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dari aksi tersebut bisa bersifat psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban, dan efek jangka panjangnya bisa sangat mengganggu kehidupan mereka. Komunitas harus bersatu untuk memberikan dukungan kepada korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan rehabilitasi yang tepat. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai penegakan hukum dan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Harus ada tindakan tegas terhadap setiap anggotanya yang terlibat dalam perilaku kriminal, tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk mendengar dan melihat bahwa institusi bisa mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan. Dalam jangka lebih panjang, kasus ini juga menyiratkan perlunya pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak-anak dan wanita dari kekerasan. Kesadaran sosial mengenai isu-isu ini harus ditingkatkan, baik melalui program-program edukasi di sekolah maupun kampanye di masyarakat. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak sangat penting agar individu dapat mengenali dan melaporkan tindakan yang mencurigakan. Dari perspektif hukum, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan pengadilan berjalan dengan adil dan transparan. Masyarakat harus didorong untuk memberikan informasi dan dukungan agar semua pelaku kejahatan dapat diadili dengan seadil-adilnya. Di sisi lain, proses hukum harus memperhatikan hak-hak korban, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan psikologis kepada mereka yang terdampak. Dengan demikian, kasus seperti eks Kapolres Ngada ini merupakan panggilan untuk semua pihak—mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat umum—untuk bersatu melawan kekerasan dan pelecehan. Hanya dengan langkah bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beradab bagi semua, khususnya anak-anak dan wanita, yang merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat.