"Kalau di bawah Sesmilpres sesuai saran saya dulu, ya sudah benar," kata anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin. Berita mengenai penempatan Letkol Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) memang menarik perhatian, terutama dalam konteks hubungan antara militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. TB Hasanuddin, sebagai salah satu figur penting dalam TNI, memberikan pandangannya bahwa penunjukan tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) TNI. Hal ini membuka diskusi tentang peran militer dalam pemerintahan sipil dan implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia. Pertama-tama, penting untuk melihat konteks di mana penunjukan ini terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan meningkatnya peran militer dalam urusan pemerintahan. Pada satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antara sektor sipil dan militer, terutama dalam menghadapi tantangan nasional yang kompleks, seperti keamanan dan bencana alam. Namun di sisi lain, ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer dalam pemerintahan yang seharusnya didominasi oleh elemen sipil. Selanjutnya, pernyataan TB Hasanuddin yang menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan UU TNI menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang mengatur fungsi dan peran militer. UU TNI memang memberikan ruang bagi tentara untuk terlibat dalam urusan sipil, tetapi dengan batasan yang jelas. Maka, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil, agar tidak mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi lain, penunjukan Letkol Teddy juga mencerminkan langkah strategis dari pemerintah dalam menyusun kabinet yang tanggap terhadap dinamika keamanan. Dengan pengalaman militer yang ada pada Teddy, diharapkan ia dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam merumuskan kebijakan di tingkat kabinet. Namun, perlu diingat bahwa kehadiran tokoh militer dalam posisi strategis di pemerintahan harus disertai dengan transparansi serta akuntabilitas yang tinggi, agar tidak memicu kecurigaan masyarakat. Dalam era demokrasi yang semakin maju, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mendiskusikan keputusan yang diambil pemerintah, termasuk dalam penempatan pejabat publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan publik. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan serta pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang diambil, dan mengurangi potensi ketidakpuasan yang mungkin muncul. Akhirnya, meskipun ada argumen yang mendukung penunjukan Letkol Teddy sebagai Seskab, perlu diingat bahwa tugas dan posisi ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam merumuskan kebijakan publik. Keberhasilan dalam posisi tersebut harus diukur berdasarkan kinerja dan hasil yang dicapai. Masyarakat berhak untuk menilai apakah kehadiran unsur militer dalam kabinet benar-benar membawa dampak positif, atau justru menimbulkan masalah baru dalam pemerintahan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik dalam konteks hubungan sipil-militer di Indonesia.