Sejak Januari 2025, warga setempat mengaku hanya satu kali mengalir. Sementara sejak awal Januari hingga Maret hari ini belum mengalir. Berita mengenai proyek air minum senilai 1,1 miliar rupiah di Riung Barat, Ngada, yang mengalami kendala dalam hal pengaliran air meskipun sudah menyelesaikan PHO (Provisional Hand Over) selama dua bulan, mencerminkan sejumlah tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia. Proyek infrastruktur air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih kekurangan akses terhadap air bersih. Keterlambatan dalam pengaliran air setelah PHO dapat menunjukkan beberapa masalah yang mungkin ada dalam proses implementasi proyek. Salah satu kemungkinan adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti kontraktor, pemerintah daerah, dan pihak keamanan. Situasi ini bisa menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat yang sangat bergantung pada akses air bersih untuk kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Selain itu, keterlambatan ini juga bisa jadi mengindikasikan adanya masalah teknis terkait instalasi, perawatan, atau jaringan distribusi dari sistem air yang telah dibangun. Hal ini sangat penting untuk dicermati, karena jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan berkepanjangan dan masyarakat akan terus menerus merasakan kekurangan air bersih. Pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai alasan ketidaknyamanan ini dan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Dari sisi anggaran, proyek yang bersumber dari dana yang cukup besar seperti ini seharusnya memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik, seperti air bersih, bisa memicu protes dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai perkembangan proyek serta upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Keberadaan proyek air minum ini adalah bukti bahwa ada inisiatif dan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi implementasinya harus diiringi dengan sistem pengawasan yang baik. Mengimplementasikan proyek tanpa pengawasan yang ketat hanya akan menambah daftar proyek yang gagal memberikan manfaat kepada masyarakat. Cara terbaik untuk menangani situasi ini adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan. Masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab untuk menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang ada. Terakhir, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek semacam ini agar di masa yang akan datang, penyediaan air bersih dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Masyarakat di daerah pedesaan harus merasakan dampak positif dari anggaran yang telah dikeluarkan dan merasakan perubahan nyata dalam kualitas hidup mereka. Ini adalah tanggung jawab yang tidak hanya pada kontraktor pelaksana proyek, tetapi juga pada seluruh jajaran pemerintah yang harus memastikan bahwa setiap proyek yang diluncurkan mampu memberikan manfaat bagi rakyat.