Paulus menjawab dalam bahasa Inggris. “Saya tidak mau kembali ke Indonesia, Yang Mulia.” Berita mengenai Paulus Tannos sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP memang mencuatkan banyak pertanyaan dan keprihatinan di masyarakat. Sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun, berita ini menyoroti bukan hanya perilaku individu yang terlibat, tetapi juga sistem yang memungkinkan praktik korupsi ini terjadi. Tanggapan pertama yang bisa diberikan adalah merasa prihatin atas besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Uang sebanyak itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika melihat angka yang begitu besar, kita diingatkan akan banyaknya orang yang terdampak oleh tindakan segelintir individu yang lebih memilih kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik. Selain itu, keputusan Paulus Tannos untuk ogah kembali ke Indonesia mencerminkan rasa tanggung jawab yang minim. Sebagai individu yang terlibat dalam praktik korupsi, seharusnya ada kesadaran untuk menghadapi konsekuensi hukuman atas tindakan yang telah dilakukan. Hal ini juga menunjukkan adanya keengganan untuk berkontribusi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sikap seperti ini menciptakan kekhawatiran bahwa ada individu atau pihak lain yang justru merasa terlindungi dan tidak terpengaruh oleh hukum, terutama jika mereka memiliki kekayaan yang berlimpah. Kasus ini juga menyoroti betapa pentingnya reformasi dalam sistem hukum dan tata kelola di Indonesia. Dibutuhkan langkah konkret untuk memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam监督 pemerintah dan pejabat publik agar transparansi dan akuntabilitas bisa selalu terjaga. Pendidikan mengenai bahaya korupsi dan pentingnya etika di kalangan anak muda juga sangat diperlukan agar generasi mendatang bisa lebih sadar akan nilai-nilai integritas. Akhir kata, berita terkait Paulus Tannos seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan upaya bersama dalam memberantas korupsi. Jika tidak, dapat dipastikan bahwa kasus serupa akan terus terjadi, merugikan negara dan masyarakat. Harapan kita adalah agar semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan memastikan bahwa keadilan bagi semua dapat terwujud.