Pembangunan drainase di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung yang mangkrak bakal segera ditangani. Berita mengenai proyek drainase yang mangkrak di Sukabumi, Bandar Lampung, adalah refleksi dari berbagai masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia. Proyek yang seharusnya mengatasi permasalahan banjir di kawasan tersebut menjadi terhambat, menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Pertama, masalah manajemen proyek. Proyek infrastruktur sering kali terjebak dalam birokrasi yang kompleks, pengaturan anggaran, dan kadang kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait. Keterlambatan penyelesaian proyek drainase ini mungkin mencerminkan kegagalan dalam perencanaan atau pelaksanaan yang harus segera diatasi. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun kontraktor, perlu mengevaluasi kembali proses kerja dan memperbaiki sistem yang ada agar proyek-proyek serupa dapat diselesaikan tepat waktu. Kedua, dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek yang mangkrak juga tidak boleh diabaikan. Ketika drainase tidak berfungsi dengan baik, masyarakat setempat menjadi korban dari banjir yang dapat merusak rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur publik lainnya. Selain itu, ketidakpastian terkait penyelesaian proyek dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan mengenai status proyek dan langkah-langkah yang diambil untuk menuntaskannya. Selanjutnya, untuk mencegah terulangnya kemunduran serupa, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini termasuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek, sehingga suara dan kebutuhan masyarakat dapat terdengar. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka akan lebih merasa memiliki proyek tersebut dan lebih bersedia untuk mendukungnya. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Penggunaan dana yang transparan dan akuntabel akan membantu dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk keperluan proyek. Penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan proyek juga harus menjadi prioritas untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Akhirnya, berita ini lebih dari sekadar informasi mengenai suatu proyek yang terhambat. Ini adalah panggilan untuk refleksi dan perbaikan sistemik dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia. Jika pemerintah dan semua pihak terkait dapat belajar dari pengalaman ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan, harapannya proyek drainase di Sukabumi tidak hanya selesai, tetapi juga dapat menjadi model bagi proyek infrastruktur lainnya di kawasan yang sama atau di daerah lain.