DPR dan pemerintah menggelar rapat revisi UU TNI di Hotel Fairmont pada Jumat ini hingga Sabtu besok Berita mengenai DPR dan pemerintah yang diam-diam membahas revisi Undang-Undang TNI di hotel mewah menimbulkan berbagai macam tanggapan dari publik. Pertama-tama, lokasi pertemuan yang dilakukan di hotel mewah dapat memberikan kesan negatif, terutama di tengah isu transparansi dan akuntabilitas publik. Publik berhak mengetahui proses legislasi, terutama yang berhubungan dengan undang-undang yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas dan keamanan negara. Jika diskusi tersebut dilakukan secara tertutup di tempat yang terkesan eksklusif, bisa timbul kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu yang tidak ingin diketahui masyarakat. Kedua, revisi undang-undang TNI adalah isu yang sangat sensitif. TNI memiliki peran yang besar dalam struktur pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk akademisi, aktivis, dan pihak-pihak yang terkait dengan isu tersebut. Jika proses revisi tidak dilakukan secara terbuka, bisa menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, situasi seperti ini juga menggambarkan adanya kesenjangan antara elit politik dan masyarakat. Keputusan yang diambil di ruang tertutup, tanpa melibatkan suara rakyat, sering kali dianggap mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dan bukan kepentingan umum. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, karena bisa mengarah pada krisis legitimasi bagi DPR dan pemerintah. Selain itu, dalam konteks demokrasi, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer. Revisi UU TNI harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan civil society. Setiap kebijakan yang akan diterapkan tidak hanya harus legal, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika dan moral, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Di sisi lain, pemilihan tempat yang mewah untuk pertemuan ini juga bisa dipandang sebagai simbol keberpihakan kepada elit. Hal ini bisa mengundang kritik terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang berkumpul di tempat-tempat mewah. Dalam hal ini, sudah sepatutnya ada upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang melibatkan kepentingan dan kebijakan publik. Akhirnya, untuk meminimalisir persepsi negatif ini, DPR dan pemerintah harus lebih transparan dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan militer dan pertahanan. Komunikasi yang lebih baik dengan publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, perlu menjadi prioritas agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif bisa dibangun kembali.