“Kami menunggu data itu, ketika ini kita mau graduasi, tentunya kan kita menunggu data lagi, menunggu data DTSEN ini,” ucapnya. Berita mengenai usulan pencoretan 8.000 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam penanganan program bantuan sosial. PKH merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam meningkatkan kesejahteraan. Namun, setiap program bantuan sosial selalu menghadapi tantangan dalam hal validitas data dan kriteria penerima yang tepat. Pencoretan penerima PKH seharusnya berdasar pada evaluasi mendalam terhadap data penerima. Jika 8.000 nama penerima diusulkan untuk dicoret, hal ini menandakan bahwa ada permasalahan dalam mendata atau mungkin terdapat perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial dari keluarga tersebut. Data yang akurat menjadi sangat penting dalam program ini untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak jatuh pada mereka yang sudah mampu secara ekonomi. Sikap Dinas Sosial yang menyatakan "tunggu data" menunjukkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Pencoretan atau perubahan dalam penerima bantuan sosial tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa analisis yang tepat dan mendalam. Hal ini juga menunjukkan komitmen untuk mempertahankan keakuratan dan integritas data dalam pelaksanaan program. Secara psikologis, pencoretan bantuan bisa menimbulkan dampak yang besar bagi keluarga yang terkena dampak, sehingga perlunya komunikasi yang baik dan jelas mengenai alasan dan proses yang dilakukan. Namun, tantangan ini juga mencerminkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem pendataan dan pemantauan penerima PKH. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dan integratif dapat membantu pemerintah dalam mengelola data penerima bantuan sosial. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan dan pencoretan penerima sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Kedepannya, sebaiknya pemerintah juga melibatkan masyarakat atau organisasi masyarakat sipil dalam proses evaluasi ini. Dengan begitu, proses evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari program-program tersebut. Hal ini dapat menciptakan tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memberikan perspektif yang lebih inklusif dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, pencoretan penerima bantuan harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang masih membutuhkan. Program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan harus diperkuat untuk memastikan bahwa mereka yang keluar dari daftar penerima PKH tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Maka, penanganan masalah ini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Akhirnya, kasus pencoretan penerima PKH di DIY ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem dan mekanisme dalam memberikan bantuan sosial. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan program ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi dapat menjadi sarana untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga di seluruh Indonesia.