Satpol PP membubarkan aksi damai tolak UU TNI dengan cara mendirikan tenda di seberang Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Berita mengenai massa yang melakukan demonstrasi untuk menolak Undang-Undang TNI dan meminta perhatian dari Pramono Anung setelah dibubarkan paksa oleh Satpol PP menggambarkan dinamika demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Demonstrasi semacam ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Di satu sisi, hak untuk berdemonstrasi adalah bagian penting dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, tetapi di sisi lain, harus ada batasan dan ketertiban yang dijaga oleh pihak berwenang. Keberadaan massa yang menolak UU TNI mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak mendengar suara rakyat. Dalam konteks ini, UU tersebut mungkin dirasakan sebagai sebuah langkah mundur dalam hal transparansi dan akuntabilitas institusi militer, yang konon harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tindakan massa tersebut tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan tetapi juga upaya untuk mengajak dialog mengenai isu-isu kritis yang menyentuh hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan posisi TNI dalam masyarakat sipil. Permintaan perhatian kepada Pramono Anung, yang merupakan pejabat tinggi di pemerintahan, juga menggambarkan harapan masyarakat terhadap wakil publik untuk mendengarkan keluhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang harapan bagi masyarakat bahwa pejabat pemerintah dapat bertindak lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Namun, pembubaran paksa oleh Satpol PP menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak untuk menyampaikan pendapat. Tindakan ini bisa memicu kritik terhadap kepolisian dan pemerintah apakah mereka benar-benar mendukung demokrasi. Penting untuk dicatat bahwa tindakan repressif terhadap demonstrasi bisa memicu ketegangan lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat. Alih-alih meningkatkan keamanan, pembubaran seperti ini dapat menciptakan suasana ketidakpercayaan dan mengurangi keyakinan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis dalam menghadapi protes. Ini termasuk mendengarkan tuntutan masyarakat dan mencari solusi yang inklusif. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi mereka dengan cara yang damai dan konstruktif. Demonstrasi yang terorganisir dengan baik dan berpedoman pada aturan yang berlaku akan lebih efektif dalam membantu mendorong perubahan yang diinginkan. Pendidikan publik mengenai hak dan kewajiban dalam berdemonstrasi juga bisa menjadi faktor penting agar suara masyarakat dapat terdengar tanpa harus dihadapkan pada kekerasan atau pembubaran yang tidak perlu. Pada akhirnya, proses demokrasi bukanlah hal yang statis; ia membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Dialog yang terbuka antara pemerintah, institusi militer, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Melalui pengertian mutual dan kolaborasi, diharapkan taraf kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dapat meningkat, sehingga semua pihak dapat merasa diwakili dalam setiap kebijakan yang diambil.