Nandar, ketua KKSU mengungkapkan ia menjalankan tugas sunat uang bantuan sopir angkot atas perintah dari Sekretaris DPC Organda, Haryadi. Berita tentang sosok Haryandi, Sekretaris DPC Organda yang diduga mengarahkan sunat uang bantuan sopir angkot di Bogor, mencerminkan masalah sistemik yang sering terjadi dalam pengelolaan bantuan sosial di Indonesia. Kasus ini bukan hanya mencolok dari segi moralitas, tetapi juga menyoroti tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan. Pertama-tama, tindakan sunat atau pemotongan dana bantuan adalah praktik yang sangat tidak etis. Para sopir angkot, yang sebagian besar bergantung pada pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seharusnya menerima bantuan sepenuhnya tanpa ada potongan. Dalam konteks perekonomian yang sulit, setiap rupiah sangat berarti bagi mereka. Oleh karena itu, tindakan semacam ini hanya menambah beban dan kesulitan yang sudah ada. Kedua, isu ini juga menyoroti perlunya reformasi dalam pengelolaan lembaga yang menangani bantuan sosial. Keterlibatan oknum dalam memanfaatkan situasi sulit untuk kepentingan pribadi menunjukkan adanya cacat dalam sistem kontrol dan pengawasan. Dalam hal ini, perlu ada lembaga independen yang dapat melakukan audit dan evaluasi yang ketat terhadap pengelolaan bantuan sosial agar praktik-praktik korupsi serupa dapat dicegah di masa depan. Dari sudut pandang masyarakat, berita ini dapat menimbulkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan terhadap organisasi yang seharusnya menjadi perwakilan dan pelindung kepentingan mereka. Pelanggaran semacam ini bisa membuat masyarakat apatis dan skeptis terhadap bantuan yang disalurkan pemerintah. Jika tindakan ini tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, maka akan sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang semestinya. Untuk menangani masalah ini, diperlukan tindakan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang. Penyelidikan yang menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan kebenaran dari tuduhan tersebut, dan jika terbukti, pelaku harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menerima bantuan, agar mereka berani melapor jika terjadi kecurangan. Kesimpulannya, berita tentang sunat uang bantuan ini menggambarkan masalah yang lebih besar dalam integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Ini adalah panggilan untuk tindakan bagi semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas itu sendiri, untuk memperbaiki situasi ini demi memastikan bahwa bantuan sosial dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Ini juga menjadi peluang bagi masyarakat untuk bersatu dan menuntut keadilan serta akuntabilitas dalam setiap proses bantuan yang ada.