Ketua KKSU, Nandar membongkar sosok yang memerintahkan meminta uang koordinasi kepada sopir angkot yang mendapat bantuan. Berita mengenai Nandar yang membongkar sosok yang memerintahkan sunat uang bantuan milik sopir angkot di Bogor mencerminkan masalah besar yang sering terjadi di masyarakat, yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya bantuan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Praktik sunat uang atau pemotongan dana bantuan tidak hanya merugikan individu yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi juga menambah kesulitan bagi seluruh komunitas, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi atau krisis ekonomi. Sunat uang bantuan ini mencerminkan ketidakadilan sosial, di mana mereka yang berada di posisi yang lebih rendah dalam struktur ekonomi dikenakan biaya lebih, sementara para penguasa atau oknum yang memiliki kekuasaan akan terus mempertahankan kenyamanan hidup mereka. Hal ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Masyarakat perlu mengetahui kemana uang mereka digunakan dan siapa yang bertanggung jawab atas distribusinya. Dengan meningkatkan transparansi, diharapkan praktik-praktik yang merugikan ini dapat diminimalisir, sehingga bantuan bisa sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sikap berani dari Nandar untuk membongkar praktek ini patut dicontoh dan diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memerangi ketidakadilan dan korupsi, asalkan individu-individu berani bersuara dan melawan. Namun, juga perlu diingat bahwa tindakan seperti ini tidak jarang menghadapi risiko besar, termasuk ancaman atau tindakan balasan dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan pengungkapan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan bagi whistleblower harus menjadi perhatian penting dari pemerintah dan lembaga terkait agar lebih banyak orang semakin berani untuk berbicara tentang praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dari sisi pemerintah dan lembaga terkait, langkah-langkah nyata harus diambil untuk mencegah praktik sunat uang ini terus terjadi. Pembentukan sistem yang lebih baik dalam distribusi dan monitoring bantuan sosial perlu diciptakan agar bisa menutup celah dimanfaatkan oleh oknum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran serta bantuan sosial perlu didorong, sehingga masyarakat sendiri memiliki peran aktif dalam memastikan bantuan sampai ke pihak yang membutuhkan. Akhir kata, masalah sunat uang bantuan sosial tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah cermin dari masalah yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial kita. Dengan meningkatkan kesadaran, transparansi, dan perlindungan terhadap whistleblower, diharapkan kita dapat meminimalkan praktik-praktik merugikan ini dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua.