Mohamad Yusuf menyampaikan, penyerahan sisa anggaran Pilkada ini langsung diterima oleh Bupati Kapuas Hulu, berlangsung di ruangan kerja Kantor Bupati Berita mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu yang mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 7,8 miliar ke pemerintah daerah tentu memberikan sejumlah dampak dan perspektif yang beragam. Tindakan ini mencerminkan upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi seperti pemilihan umum. Satu sisi positif dari pengembalian sisa anggaran ini adalah menunjukkan bahwa KPU Kapuas Hulu mampu menjalankan tugasnya dengan efisien, sehingga tidak menggunakan seluruh dana yang dialokasikan. Ini bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan pengelolaan sumber daya yang baik, yang seharusnya menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam menggunakan anggaran publik. Ketika suatu lembaga mampu mengelola anggaran dengan baik, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut serta proses demokrasi secara keseluruhan. Di sisi lain, pengembalian yang signifikan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan dan pelaksanaan tahapan Pilkada yang sudah dilakukan. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan KPU Kapuas Hulu tidak membutuhkan seluruh anggaran? Mungkin ada kebutuhan yang masih belum terakomodasi atau ada rencana yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih dalam terkait dengan evaluasi dan analisis penggunaan anggaran yang dilakukan oleh KPU, agar ke depan dapat merencanakan anggaran yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pengembalian sisa anggaran juga bisa menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam merencanakan dan memberikan anggaran ke depan. Jika KPU mampu mengembalikan dana yang tidak terpakai, ini bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi alokasi anggaran ke lembaga-lembaga lain. Pemerintah daerah mungkin dapat mengarahkan alokasi anggaran ke bidang-bidang yang lebih mendesak, misalnya kesehatan atau pendidikan, yang sering kali membutuhkan dukungan finansial yang lebih. Secara keseluruhan, tindakan KPU Kapuas Hulu dalam mengembalikan sisa anggaran menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi anggaran. Namun, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa proses pemilihan tetap berjalan dengan baik, meskipun terjadi pengembalian anggaran. Hal ini menuntut kolaborasi yang baik antara KPU dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang berkualitas, menghormati suara rakyat, dan berlaku adil bagi semua calon.