Pemerintah Provinsi Banten sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk menurunkan Tim Saber Pungli di samsat-samsat yang mengawasi jalannya program ini. Berita mengenai pernyataan Andra Soni yang memperingatkan tentang tidak adanya pungutan liar (pungli) dalam program pemutihan pajak kendaraan sangat penting untuk ditanggapi secara serius. Dalam konteks pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program pemutihan pajak kendaraan biasanya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka dan mendorong kepatuhan pajak, namun kehadiran dugaan pungli dapat merusak tujuan tersebut. Pertama, upaya pemerintah untuk menyediakan program pemutihan pajak kendaraan harus disertai dengan komunikasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Jika ada persepsi bahwa program ini rentan terhadap pungli, maka itu akan menciptakan ketidakpercayaan. Pernyataan dari pihak berwenang seperti Andra Soni penting untuk menjadi peringatan, tetapi juga harus disertai dengan langkah-langkah konkret untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis. Keterbukaan informasi tentang proses dan prosedur program ini perlu ditingkatkan untuk mengatasi keraguan masyarakat. Kedua, di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dapat membantu meminimalisir kemungkinan terjadinya pungli. Misalnya, sistem pembayaran pajak yang terintegrasi secara online dapat mengurangi interaksi langsung antara pegawai dan wajib pajak, sehingga mengurangi ruang bagi praktik pungli. Pemerintah harus berinvestasi dalam teknologi ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan sistem tersebut dengan benar. Selanjutnya, jika memang terjadi kasus pungli, penting bagi pemerintah untuk memiliki mekanisme pelaporan yang efektif. Masyarakat harus merasa aman untuk melaporkan tindakan tersebut tanpa takut akan pembalasan. Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) perlu ada untuk menjamin bahwa mereka yang berani berbicara akan dilindungi dan tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi non-pemerintah akan sangat bermanfaat. Edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam program ini dapat disebarluaskan melalui berbagai media. Selain itu, kampanye cegah pungli yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu meningkatkan kesadaran dan meminimalisir risiko pungli. Akhirnya, kebijakan pemutihan pajak kendaraan seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Jika masyarakat merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan transparan dalam menjalankan kewajiban mereka, kemungkinan besar mereka akan lebih patuh dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, mencegah pungutan liar dan membangun sistem perpajakan yang transparan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan program pemutihan pajak kendaraan ini bukan hanya diukur dari angka pajak yang diterima, tetapi juga dari tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.