Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, meminta pembangunan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Ie Meulee, Sabang segera diselesaikan. Berita tentang permintaan Ketua Komisi IV DPR RI terkait penyelesaian SKPT (Sistem Kerja Penyediaan Tanah) di Sabang menyentuh isu penting yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah. Dalam konteks ini, keberadaan SKPT diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di wilayah Sabang, yang merupakan kawasan strategis. Namun, lebih dari itu, pernyataan tentang 'jangan dikorupsi' menggambarkan keprihatinan yang mendalam terhadap potensi penyimpangan dalam proses pengelolaan proyek. Masalah korupsi menjadi salah satu tantangan utama dalam setiap proyek pembangunan. Hal ini dapat menghambat laju pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ketika proyek-proyek vital seperti SKPT tidak dikelola dengan baik, maka dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Ketua Komisi IV cukup relevan sebagai bentuk pengingat dan dorongan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan proyek. Transparansi dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek juga sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi kunci untuk mencegah tindakan korupsi. Misalnya, melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek bisa meningkatkan akuntabilitas. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar semua pihak dapat berkontribusi dan memahami bagaimana proyek dilaksanakan, serta potensi dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan dalam proyek SKPT benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi dalam pengawasan juga bisa menjadi solusi yang efektif untuk memantau progres dan pemanfaatan anggaran secara real-time, sehingga meminimalkan celah bagi praktik korupsi. Pada akhirnya, berita ini memberikan harapan bahwa isu-isu penting seperti korupsi dan transparansi dalam proyek pembangunan tetap menjadi perhatian bagi para legislatif. Dengan perhatian dan tindakan yang tepat, diharapkan proyek SKPT di Sabang dapat berhasil dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat, serta menjadi contoh bagi proyek-proyek lainnya di daerah lain. Keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat, akan sangat menentukan keberhasilan inisiatif ini.