Gubernur Bali I Wayan Koster menanggapi pernyataan Kementerian Perindustrian yang meminta adanya koordinasi pelarangan produksi air kemasan. Berita mengenai permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk berkoordinasi mengenai larangan produksi air kemasan adalah suatu refleksi dari dinamika antara kebijakan pusat dan daerah di Indonesia. Kebijakan larangan tersebut mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan upaya pengurangan limbah plastik, yang semakin menjadi perhatian global. Akan tetapi, respons Gubernur Bali Wayan Koster yang menegaskan bahwa ini adalah kewenangan daerah menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan lokal. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa keberlanjutan lingkungan adalah isu yang sangat krusial di era sekarang. Produksi air kemasan menjadi sorotan karena kontribusinya terhadap pencemaran plastik. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata dunia, memiliki kepentingan besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, larangan yang diberlakukan oleh Pemprov Bali bisa dilihat sebagai langkah proaktif dalam melindungi lingkungan, meskipun tentu saja langkah tersebut harus diimbangi dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Namun, pernyataan Gubernur Koster juga mencerminkan kompleksitas dalam pembuatan kebijakan. Kewenangan daerah untuk mengatur industri lokal adalah hak yang seharusnya dihormati, terutama jika regulasi tersebut didasari oleh kebutuhan masyarakat setempat dan kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah memastikan bahwa kepentingan warga dalam hal perlindungan lingkungan dan ekonomi berjalan beriringan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif. Kemenperin dapat memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah daerah dengan memberikan data dan solusi alternatif. Misalnya, jika produksi air kemasan dilarang, perlu ada alternatif lain yang bisa diimplementasikan, seperti pengembangan teknologi pemurnian air yang ramah lingkungan atau penyediaan wadah yang dapat digunakan berulang kali. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Bali adalah memahami dampak ekonomi dari larangan tersebut terhadap industri lokal. Banyak masyarakat yang bergantung pada industri air kemasan untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah, sangat diperlukan untuk menemukan jalan tengah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi. Dalam kesimpulannya, situasi ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan lingkungan yang progresif harus memperhatikan konteks lokal dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, bukan hanya tujuan perlindungan lingkungan yang tercapai, tetapi juga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada.