Seorang eks karyawan sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur mengaku bekerja 2 tahun tapi ijazahnya ditahan sampai 9 tahun padahal resign baik-baik. Berita mengenai seorang eks karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan selama 9 tahun setelah bekerja selama 2 tahun adalah kasus yang sangat memprihatinkan dan mencerminkan masalah yang lebih besar dalam hubungan tenaga kerja dan perusahaan. Situasi seperti ini tidak hanya menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh karyawan, tetapi juga menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja di Indonesia. Pertama, menahan ijazah karyawan merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Ijazah adalah salah satu dokumen penting yang menjadi identitas dan bukti kompetensi seseorang. Dengan menahan ijazah, perusahaan tidak hanya merugikan karyawan secara finansial, tetapi juga menghambat perkembangan karier dan mobilitas mereka. Hal ini mencerminkan perilaku perusahaan yang seharusnya berorientasi pada perkembangan karyawan, bukan malah mengekang mereka. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kontrak kerja. Setiap karyawan berhak untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas, termasuk dalam hal pengelolaan dokumen penting seperti ijazah. Perusahaan seharusnya tidak memiliki hak untuk menahan dokumen yang telah menjadi milik karyawan, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas terkait hal tersebut. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk membaca dan memahami kontrak kerja sebelum menandatanganinya, serta menanyakan hal-hal yang tidak jelas. Dari sudut pandang hukum, insiden ini menjadi sebuah rapor buruk bagi perlindungan hak-hak tenaga kerja di Indonesia. Meskipun ada undang-undang yang melindungi pekerja, banyak kasus seperti ini yang masih terjadi. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih ketat dan sanksi yang menjerakan bagi perusahaan yang melanggar hak-hak karyawan. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih proaktif dalam memantau dan memberikan edukasi tentang hak-hak karyawan di tempat kerja. Akhirnya, kasus ini juga menjadi pengingat bagi publik bahwa kesadaran akan hak-hak tenaga kerja harus ditingkatkan. Karyawan perlu lebih peka dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dialog antara perusahaan dan karyawan harus ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman dan menumbuhkan hubungan kerja yang lebih sehat. Dengan demikian, semoga ke depan tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan beretika.