Pemkab Lumajang berencana untuk mengganti kendaraan dinas 198 kepala desa berupa Honda Megapro yang sudah ada sejak 2009 dengan PCX terbaru. Berita tentang pengadaan motor Honda PCX seharga Rp 7 miliar untuk kepala desa di Lumajang memang menuai berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kebutuhan kendaraan yang layak untuk kepala desa dalam menunjang mobilitas dan pelayanan kepada masyarakat bisa dipahami. Namun, di sisi lain, angka yang fantastis untuk pengadaan satu jenis kendaraan menjadi buah bibir dan kritik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada pandangan yang sangat beragam mengenai kejelasan anggaran dan prioritas pemerintah setempat. Salah satu aspek yang patut dipertanyakan adalah transparansi penggunaan anggaran. Di masa di mana banyak daerah masih mengalami kesulitan dalam pembiayaan infrastruktur dasar, pengadaan kendaraan mewah untuk pejabat publik dapat dilihat sebagai bentuk pemborosan. Hal ini sontak memicu kritik dari masyarakat yang merasa bahwa uang publik seharusnya dialokasikan untuk hal yang lebih mendesak, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih mendasar, terutama di daerah yang masih banyak menghadapi tantangan dalam segi pembangunan. Selain itu, anggaran sebesar itu juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keputusan tersebut diambil. Apakah ada kajian yang mendalam mengenai kebutuhan di lapangan? Ataukah ini hanya hasil dari rutinitas birokratis yang kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat? Penilaian yang matang dan transparan akan lebih mengedepankan kepentingan rakyat, di mana setiap pengeluaran publik harus benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Di tengah kritik yang berhamburan, tentu saja ada argumentasi pendukung pengadaan ini. Para pendukung mungkin beralasan bahwa kepala desa memerlukan kendaraan yang andal untuk menjalankan tugasnya, terutama di daerah dengan medan sulit. Namun, dalam situasi keuangan yang belakangan ini semakin sulit, walau mungkin ada nilai utilitas, tetap saja pengeluaran sebesar itu harus sangat dipertanyakan. Hal ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Dalam era digital ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi sangat penting. Masyarakat berhak untuk mengetahui detail anggaran dan pelaksanaan proyek. Jika memang keputusan ini didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, pemda harus mampu menyajikan data dan informasi yang akurat kepada publik. Dengan demikian,kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa terbangun, dan kritik yang muncul bisa diminimalisir. Dalam konteks ini, menjadi sangat penting bagi pemerintahan, baik di level desa maupun yang lebih tinggi, untuk lebih responsif terhadap suara masyarakat. Mengabaikan kritik dapat berpotensi menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Terlebih, keberadaan kepala desa sebagai perwakilan masyarakat sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat memandang kinerja pemerintah secara keseluruhan. Akhirul kata, pengadaan motor PCX seharga Rp 7 miliar untuk kepala desa di Lumajang harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ini merupakan pengingat akan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih bijak, transparan, dan akuntabel. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah dapat memberikan manfaat pada masyarakat secara luas dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan individu atau kelompok tertentu.