RDP dilakukan  dengan memanggil pimpinan PT AJB dan PT Mifa Bersaudara dan sejumlah pejabat Pemkab diantaranya Asisten I Zulkfika SH,  Asisten II Berita mengenai rekomendasi DPRK untuk menyegel tambang batubara PT AJB dan PT Mifa yang beroperasi tanpa izin di Nagan menyoroti isu penting terkait pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan hukum di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, tindakan DPRK bisa dianggap sebagai langkah proaktif untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan sosial. Di satu sisi, aktivitas tambang yang tidak memiliki izin dapat mengakibatkan kerusakan ekologis yang signifikan. Penambangan batubara seringkali menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan habitat. Selain itu, potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal juga dapat meningkat jika mereka merasa sumber daya alam yang seharusnya melindungi kesejahteraan mereka justru dimanfaatkan tanpa izin. Rekomendasi dari DPRK untuk menyegel tambang ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat. Lebih lanjut, tindakan ini juga mencerminkan pentingnya adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan di sektor sumber daya alam. Dalam sistem ekonomi yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Keterlibatan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi menjadi sangat krusial. Namun, perlu dicermati bagaimana langkah selanjutnya setelah rekomendasi ini. Apakah akan diikuti oleh tindakan nyata dan pemantauan berkala untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut tidak melanggar lagi di masa depan? Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara itu, di level yang lebih luas, berita ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri tambang. Masyarakat berhak mengetahui proses pemberian izin dan alasan di balik keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Keterbukaan informasi akan membantu membangun kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Secara keseluruhan, rekomendasi DPRK untuk menyegel tambang batubara PT AJB dan PT Mifa dapat dipandang sebagai sinyal positif untuk penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Namun, keberhasilan ini tergantung pada tindakan lanjutan, serta komitmen semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Ini adalah langkah awal menuju penguatan regulasi dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.