Kepala Desa Selong Belanak, Kadir Jaelani, memastikan supermarket Sahnimart telah mengantongi izin resmi. Berita mengenai Kades Selong Belanak yang memastikan bahwa supermarket yang ditolak oleh warga memiliki izin mencerminkan dinamika yang sering terjadi di tingkat lokal antara kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Keberadaan supermarket di suatu daerah biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan ekonomi dan aksesibilitas barang. Namun, penolakan warga menunjukkan adanya ketidakpuasan atau kekhawatiran dari masyarakat lokal terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Salah satu alasan penolakan masyarakat terhadap pembangunan supermarket seringkali berkaitan dengan kekhawatiran akan perubahan karakter lingkungan dan budaya lokal. Warga mungkin merasa bahwa hadirnya supermarket besar dapat mengancam usaha kecil dan tradisional yang telah ada. Terlebih lagi, perubahan ini bisa membawa dampak sosial, seperti meningkatnya arus pengunjung yang dapat mengubah dinamika kehidupan sehari-hari di kawasan tersebut. Di sisi lain, penting untuk diakui bahwa izin yang dimiliki oleh pengembang atau pemilik supermarket adalah tanda bahwa proses perizinan telah dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa ada regulasi yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa pembangunan bisa dilakukan dengan cara yang legal. Namun, memiliki izin tidak selalu berarti bahwa seluruh aspek sosial dan budaya telah dipertimbangkan dengan baik. Sebagai Kades, peran dalam mediasi antara pengembang dan warga sangat krusial. Kades harus dapat menjelaskan manfaat yang mungkin diperoleh dari kehadiran supermarket, mulai dari lapangan kerja baru hingga peningkatan akses terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun, dia juga harus sensitif terhadap penolakan dan kekhawatiran warga. Dialog yang konstruktif antara semua pihak sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang proyek-proyek pembangunan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan agar suara dan aspirasi mereka dihargai. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan bisa lebih inklusif dan mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan proyek seperti pembangunan supermarket tidak hanya diukur dari legalitas izin yang ada, tetapi juga dari penerimaan masyarakat. Jika proyek tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan aspek yang dianggap penting oleh masyarakat, maka harusnya bisa dijadikan sebagai contoh bagaimana pembangunan yang berkelanjutan dilakukan. Penting untuk menemukan keseimbangan yang baik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai komunitas.