Terkait dengan tunggakan listrik penjual gorengan sebesar Rp 12,7 juta tersebut pihak PLN mencoba memberi penjelasan. Berita mengenai PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang menagih tagihan listrik senilai Rp 12,7 juta kepada seorang penjual gorengan karena terjadinya pencurian listrik memberikan banyak perspektif untuk dicermati. Pertama-tama, kasus ini menyoroti isu pencurian listrik yang masih menjadi problematika serius di Indonesia. Pencurian listrik tidak hanya merugikan perusahaan penyedia listrik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di antara pelanggan yang membayar tagihan sesuai dengan yang seharusnya. Dari sudut pandang hukum, pencurian listrik adalah tindakan yang melanggar hukum dan bisa dihadapi dengan tuntutan pidana. Namun, dalam prakteknya, penagihan yang sangat tinggi seperti yang dialami oleh penjual gorengan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak proporsional. Tagihan sebesar Rp 12,7 juta jelas bisa menghancurkan usaha kecil dan menengah (UKM), yang pada dasarnya berjuang untuk bertahan hidup di tengah ketatnya persaingan pasar. Seharusnya ada mekanisme yang lebih adil untuk menangani kasus pencurian listrik, misalnya dengan memberikan peringatan sebelum melakukan penagihan yang tidak wajar. Selain itu, berita ini menggarisbawahi perlunya edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan listrik yang baik dan benar. Banyak sekali pengguna listrik, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari pencurian listrik. Ini bisa disebabkan oleh minimnya informasi dan kesadaran akan risiko yang ada, serta efek domino yang ditimbulkan seperti dampak bagi bisnis dan lingkungan. Oleh karena itu, penyuluhan tentang pentingnya membayar listrik, serta risiko pencurian listrik perlu intensif dilakukan oleh pihak berwenang. Selanjutnya, kita juga perlu membahas tentang dampak sosial yang muncul akibat penagihan yang tinggi ini. Dalam konteks UKM, sebuah usaha kecil bisa jadi merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarga. Jika mereka terpaksa menanggung beban tagihan yang sangat besar, bukan tidak mungkin hal ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Di sinilah peran pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi, baik dalam penanganan masalah pencurian listrik maupun penagihan yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Akhirnya, kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh badan usaha seperti PLN dalam mengelola sumber daya dan menjaga keadilan bagi semua pelanggannya. PLN perlu mengembangkan sistem yang lebih efisien dalam mendeteksi dan menangani pencurian listrik, serta memperbaiki proses penagihan agar lebih transparan dan akuntabel. Ke depannya, diharapkan ada peraturan yang lebih tegas serta pendekatan yang lebih berorientasi pada penyelesaian yang adil, yang tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga edukasi dan rehabilitasi bagi pelanggar.