Eddy Soeparno menanggapi protes AS terhadap QRIS, menyatakan pentingnya persaingan dan teknologi untuk kemudahan usaha. Berita mengenai protes yang dilayangkan oleh pihak Amerika Serikat terkait implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam ekosistem pembayaran digital. QRIS sendiri merupakan inisiatif yang diusung oleh Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi melalui kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai platform pembayaran. Dengan masuknya protes dari AS, hal ini mencerminkan ketatnya persaingan dalam industri keuangan global, khususnya dalam aspek teknologi finansial (fintech). Salah satu sisi positif dari protes ini adalah pengakuan terhadap keberadaan QRIS sebagai inovasi yang signifikan dalam dunia pembayaran. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan tingkat adopsi digital yang meningkat, sedang berada di jalur yang tepat untuk memperkuat sistem pembayaran dalam negeri. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi untuk masyarakat, tetapi juga membawa keuntungan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Tanggapan dari MPR yang membuka pintu bagi Visa atau MasterCard untuk bersaing di pasar pembayaran Indonesia adalah langkah yang strategis. Dengan memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk masuk, Indonesia bisa memperluas pilihan bagi konsumen dan pelaku usaha. Ini penting untuk menciptakan ekosistem yang sehat di mana inovasi dan persaingan dapat berjalan berdampingan, sehingga konsumen mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih beragam. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Sektor keuangan di Indonesia memiliki regulasi yang sangat ketat, dan baik QRIS maupun pemain internasional harus mematuhi aturan yang ada. Hal ini dapat menciptakan kendala bagi pemain baru yang ingin masuk ke pasar. Selain itu, ada juga isu tentang perlindungan data dan keamanan transaksi yang harus menjadi perhatian utama, terutama ketika melibatkan perusahaan asing yang memiliki akses dengan data konsumen. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kehadiran Visa dan MasterCard tidak menggeser fokus dari pengembangan solusi lokal seperti QRIS. Dalam jangka panjang, penguatan brand lokal akan memberikan lebih banyak nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Dukungan pemerintah dan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ini. Dalam konteks yang lebih luas, protes dari AS ini juga bisa dilihat sebagai sinyal bahwa negara-negara lain perlu memperhatikan perkembangan teknologi keuangan di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan pesat di sektor ini, ada potensi besar bagi kolaborasi antar negara dalam mengembangkan infrastruktur keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Melihat ke depan, dialog antara pemerintah Indonesia, pihak asing, dan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem fintech akan sangat menentukan arah perkembangan sektor ini di masa mendatang.