Dedi juga menekankan soal Presiden Prabowo yang mengarahkan soal pentingnya pembangunan infrastruktur logistik seperti gudang dan cold storage di pedesaan Berita tentang upaya Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri dalam menyiapkan panen jagung tahap II merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dan institusi penegak hukum untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan pandemi yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Dengan melibatkan Polri dalam program ini, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan pengamanan terhadap proses pertanian, sehingga menghasilkan panen yang optimal dan aman. Salah satu strategi yang mungkin diadopsi oleh Gugus Tugas adalah peningkatan edukasi bagi petani mengenai teknik pertanian yang baik dan benar, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih canggih. Polri dapat berperan dalam memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada para petani mengenai cara pengelolaan lahan yang efektif dan efisien. Ini tidak hanya akan meningkatkan hasil panen, tetapi juga memberikan pengetahuan yang berguna bagi petani dalam jangka panjang. Lebih lanjut, kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, juga bisa menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Polri dapat berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan petani dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya atau teknologi yang diperlukan, seperti penyedia pupuk, alat pertanian, atau bahkan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, petani tidak hanya mendapatkan dukungan dalam proses produksi tetapi juga dalam pemasaran hasil panen mereka. Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar dalam ketahanan pangan adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Polri, dalam hal ini, dapat berkolaborasi dengan lembaga meteorologi dan penelitian pertanian untuk memberikan prediksi cuaca yang akurat serta nasihat kepada petani tentang waktu tanam dan teknik mitigasi jika terjadi cuaca ekstrem. Selain itu, perlu ada perhatian terhadap keadilan sosial dalam program ini. Pastikan bahwa semua petani, termasuk yang kecil dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan. Ini penting agar program ketahanan pangan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan agar dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk ketahanan pangan benar-benar digunakan dengan efektif. Polri dapat menciptakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan petani dan masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan jika ada kendala dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri sangat mendukung upaya untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, kerjasama yang baik, dan perhatian terhadap aspek keadilan sosial, diharapkan program ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Keterlibatan Polri juga bisa menjadi model bagi institusi lainnya untuk berpartisipasi dalam isu-isu sosial yang krusial, seperti ketahanan pangan.