Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluhkan kekurangan ASN di Pemda DIY dan mengajukan formasi baru untuk 2024. Berita mengenai Sultan Hamengkubuwono X yang mengeluhkan kurangnya pelamar untuk formasi ASN di Pemda DIY sangat menarik untuk dianalisis. Dalam konteks ini, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, termasuk tantangan dalam perekrutan pegawai negeri, dinamika pasar kerja, serta harapan yang diutarakan oleh Sultan sebagai pemimpin wilayah. Pertama, keluhan mengenai kurangnya pelamar untuk posisi ASN mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja saat ini. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal ini; salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap pekerjaan di sektor publik. Disertai dengan tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, banyak orang mungkin merasa bahwa bekerja di ASN tidak sebanding dengan imbalan yang didapatkan. Selain itu, ada juga preferensi yang bergeser ke sektor swasta, yang dianggap lebih fleksibel dan memberikan ruang lebih untuk pengembangan karir. Dari sudut pandang kebijakan, keluhan dari Sultan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih menarik dalam menarik generasi muda untuk bergabung menjadi ASN. Mungkin diperlukan inovasi dalam hal penawaran gaji, tunjangan, atau fasilitas kerja yang lebih baik untuk menarik minat. Selain itu, promosi mengenai kelebihan bekerja di sektor publik juga perlu diperkuat, seperti stabilitas pekerjaan, tunjangan pensiun, dan kontribusi terhadap masyarakat yang lebih luas. Tantangan lain yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat pelamar adalah persaingan dengan pekerjaan di sektor swasta yang menjanjikan gaji lebih tinggi dan peluang yang lebih banyak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan survei pasar kerja dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh generasi muda saat ini. Feedback dari para pelamar potensial dapat membantu dalam merancang program rekruitmen dan pengembangan karyawan yang lebih menarik. Selanjutnya, ada dimensi psikologis yang juga perlu diperhatikan. Ketidakpuasan terhadap proses seleksi atau persyaratan yang dianggap terlalu rumit juga bisa menjadi faktor penghalang. Jika proses perekrutan ASN terkesan berbelit-belit dan memakan waktu, hal ini tentunya akan mengurangi ketertarikan calon pelamar. Mempermudah proses dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi akan menjadi kunci untuk menarik lebih banyak pelamar. Dalam konteks ini, saran dari Sultan Hamengkubuwono X patut dianggap serius oleh semua pemangku kepentingan yang terkait. Keterlibatan masyarakat, kampus, dan institusi pendidikan dalam proses sosialisasi mengenai keuntungan menjadi ASN juga dapat dilakukan. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan ketertarikan dari generasi muda untuk berkontribusi melalui jalur pelayanan publik. Dengan demikian, keluhan Sultan bukan sekadar problematika administratif, melainkan sebuah sinyal penting bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi dan inovasi dalam sistem perekrutan ASN. Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menghadapi isu ini agar ke depannya tidak hanya menciptakan pegawai yang berkualitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap layanan publik.