DP3A Kota Semarang mencatat kasus kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 91 kasus hingga April 2025, didominasi korban adalah anak-anak. Berita mengenai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang, yang mencapai 91 kasus dalam satu bulan, mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi perempuan dan anak-anak. Angka yang mencolok ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Pendidikan mengenai kesetaraan gender, bahkan di tingkat dasar, sangat penting untuk membentuk pemahaman dan sikap positif terhadap perlindungan anak dan hak asasi perempuan. Membudayakan nilai-nilai menghormati sesama, serta menyediakan ruang bagi korban untuk berbicara, menjadi langkah krusial dalam pencegahan kekerasan. Selain itu, dukungan dari aparat kepolisian dan sistem peradilan yang responsif juga sangat penting. Korban sering kali merasa enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena takut akan stigma atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus kekerasan dengan lebih sensitif dan profesional. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Peran media juga tidak kalah penting dalam mengatasi masalah ini. Keberadaan media yang responsif dan bertanggung jawab bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pemberitaan yang penuh empati dapat membangkitkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan ini. Melalui kampanye dan informasi yang berkesinambungan, media dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong tindakan kolektif dalam pencegahan kekerasan. Di sisi lain, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini mencakup peningkatan fasilitas layanan darurat, dukungan psikologis, serta program rehabilitasi bagi korban. Keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini mencerminkan komitmen untuk melindungi warga negaranya, terutama mereka yang paling rentan. Tentu saja, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, dan komunitas lokal. Membangun kemitraan dalam upaya pencegahan kekerasan dan memberikan ruang bagi inisiatif lokal dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi situasi ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan perubahan. Diskusi publik, seminar, dan lokakarya yang melibatkan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan pengetahuan mengenai cara-cara menangani kekerasan, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Kesadaran kolektif adalah langkah awal yang perlu kita ambil untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dengan menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak secara serius, kita tidak hanya melindungi mereka, tetapi juga membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Ini adalah upaya yang membutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak.