Selebgram Lisa Mariana mengakui jika ia pernah menjadi simpanan artis hingga banyak pejabat. Namun, Lisa menolak disebut open BO. Berita mengenai pengakuan Lisa Mariana yang menyebut dirinya sebagai simpanan pejabat, tetapi menolak untuk disebut sebagai "open BO" (Open Booking Online) tentu menarik perhatian publik. Fenomena seperti ini sering menimbulkan perdebatan tentang etika, moralitas, serta dampak yang ditimbulkan terhadap individu yang terlibat dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan beberapa aspek. Pertama-tama, pengakuan ini dapat dilihat sebagai refleksi dari sebuah realitas sosial yang lebih besar. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, praktik hubungan antara pejabat publik dan individu non-resmi sering kali terjadi. Seringkali, hubungan ini didorong oleh faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan ekonomi. Lisa Mariana, dalam hal ini, mungkin merupakan gambaran dari banyak individu yang terjebak dalam situasi serupa, di mana ketidakpastian dan kebutuhan ekonomi mendorong mereka untuk menjalin hubungan yang kontroversial tersebut. Namun, ada baiknya untuk mempertanyakan apakah istilah "open BO" yang dilontarkan kepadanya merupakan sebuah label yang adil atau tidak. Label semacam ini dapat memicu stigma yang kuat, yang tidak hanya berdampak negatif pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memperkuat stereotip dan pandangan negatif tentang wanita dalam konteks sosial. Penggunaan istilah seperti ini sering kali mencerminkan pandangan patriarkal yang memberikan makna negatif kepada wanita yang memilih untuk menjalani kehidupan yang tidak biasa, sementara mengabaikan konteks dan motivasi di balik keputusan tersebut. Di sisi lain, penting untuk menilai tanggung jawab pejabat publik dalam situasi seperti ini. Hubungan antara pejabat dan pihak lain harusnya berjalan dalam koridor etika dan transparansi. Ketika pejabat terlibat dalam praktik yang merugikan integritas mereka, apalagi jika hubungan tersebut mengandung unsur eksploitasi, ini menjadi masalah serius yang perlu dihadapi oleh masyarakat. Pejabat yang terlibat seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan institusi tempat mereka bekerja harus menetapkan norma-norma yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, dibutuhkan juga peningkatan kesadaran publik dan edukasi mengenai isu-isu gender, kekuasaan, dan ekonomi. Masyarakat perlu diajak untuk memahami kompleksitas dari hubungan-hubungan yang terjalin, termasuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan individu. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan inklusif, sementara juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Kesimpulannya, berita ini lebih dari sekadar kasus pribadi; ini adalah cerminan dari perjuangan yang lebih luas dalam masyarakat kita. Melalui diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan ekonomi, kita dapat membangun sebuah narasi yang lebih konstruktif, yang tidak hanya mengedepankan rasa keadilan, tetapi juga empati terhadap individu-individu yang terlibat dalam situasi yang sulit.