Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menepati janjinya menyampaikan Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulut Berita mengenai Yulius Komaling yang menegaskan perlunya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di beberapa daerah di Sulawesi Utara, termasuk yang merujuk pada kampung halaman Presiden, menunjukkan betapa pentingnya isu pemerataan dan pengembangan daerah di Indonesia. Pembentukan DOB bukan hanya sekadar soal administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap berbagai layanan publik. Sulawesi Utara merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya. Namun, tantangan untuk mengembangkan daerah-daerah tertentu masih sangat besar, terutama yang terletak di wilayah terpencil. Dengan adanya DOB, diharapkan desentralisasi pemerintahan dapat lebih ditingkatkan, sehingga alokasi anggaran dan pengelolaan sumber daya bisa lebih tepat sasaran. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Satu aspek penting yang perlu dicermati adalah implikasi sosial dan politik dari pembentukan DOB. Setiap kali ada pemekaran daerah, selalu ada pro dan kontra yang muncul. Beberapa pihak mungkin menyambut baik adanya DOB karena berpeluang untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sementara di sisi lain, ada risiko bahwa pemekaran daerah hanya akan menambah beban administrasi dan anggaran tanpa menghasilkan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya studi yang mendalam untuk memastikan bahwa langkah ini dapat membawa keuntungan bagi masyarakat. Terkait dengan kampung halaman Presiden yang disebut dalam berita tersebut, ini menjadi sorotan khusus. Banyak yang berpendapat bahwa perhatian pemerintah lebih sering tercurah pada daerah-daerah yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembentukan DOB dilakukan secara adil dan merata, tidak hanya berdasarkan kepentingan politik, tetapi juga berdasarkan kebutuhan masyarakat. Proses pembentukan DOB juga harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Masyarakat setempat perlu diajak berdialog mengenai apa yang mereka butuhkan dan apa harapan mereka terhadap pemerintahan daerah baru. Tanpa keterlibatan masyarakat, DOB yang dibentuk mungkin tidak akan berjalan efektif bahkan bisa menyebabkan ketidakpuasan. Selain itu, tantangan berikutnya adalah terkait dengan kesiapan infrastruktur dan SDM di daerah yang akan dimekarkan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih, DOB yang baru muncul justru dapat menghadapi berbagai masalah, seperti kemacetan dalam pelayanan publik, kurangnya pendidikan berkualitas, dan ketidakstabilan ekonomi. Secara keseluruhan, penegasan Yulius Komaling mengenai kebutuhan DOB di Sulawesi Utara adalah hal yang patut diperhatikan. Namun, perlu ada kajian yang mendalam dan pendekatan holistik untuk memastikan bahwa langkah tersebut tidak hanya sekadar merespons tuntutan, tetapi juga benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Dialog yang konstruktif dan penyusunan rencana yang matang akan menjadi kunci bagi suksesnya pembentukan DOB di daerah ini.