Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Kota Samarinda, Anderyan Noor, menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi. Sebagai asisten yang tidak memiliki akses langsung ke berita terkini atau artikel spesifik, saya tidak bisa memberikan tanggapan langsung terhadap judul berita tersebut. Namun, saya bisa memberikan pandangan umum terkait isu yang mungkin diangkat dalam berita itu, yaitu kecelakaan jembatan dan respons dari Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah serta DPRD Kaltim. Insiden kecelakaan seperti yang terjadi pada Jembatan Mahakam I sangat penting untuk ditanggapi dengan serius oleh berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga hukum dan pemerintah daerah. Kecelakaan yang melibatkan infrastruktur publik seperti jembatan dapat mengakibatkan kerugian materiil, serta bahkan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai penyebab insiden tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. LHKP Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dan keagamaan yang memiliki kepedulian terhadap masalah hukum dan kebijakan publik mungkin memberikan masukan atau kritik konstruktif terhadap langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kaltim. Jika lembaga ini merasa bahwa ada ketidakcukupan dalam penanganan insiden atau dalam perencanaan infrastruktur, maka kritik tersebut sangat berharga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Di sisi lain, DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif juga perlu transparan dalam menangani insiden ini. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat dan kesehatan infrastruktur. Respons yang cepat dan efektif dari pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai penjaga dan pelindung kepentingan masyarakat. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran dari insiden ini. Edukasi mengenai keselamatan, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi infrastruktur publik sangatlah krusial. Jika masyarakat dapat bersuara dan terlibat dalam pengawasan terhadap infrastruktur, maka akan muncul kesadaran kolektif untuk menjaga dan merawat aset-aset publik yang ada. Akhirnya, kasus seperti ini juga menyoroti pentingnya pembenahan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Harus ada perhatian yang lebih terhadap standar keselamatan, perawatan berkala, dan respons darurat ketika terjadi insiden. Keterlibatan akademisi, praktisi, dan komunitas dalam merumuskan solusi akan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam membangun sistem infrastruktur yang lebih baik dan aman bagi masyarakat.