Anggota DPRD Lembata, Yohanes S J Batafor dari Fraksi NasDem, mengembalikan uang bimtek Rp 11,7 juta ke Sekwan. Berita tentang anggota DPRD Lembata, Jhon Batafor, yang mengembalikan uang bimtek sebesar Rp 11,7 juta merupakan langkah yang patut diapresiasi dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik. Tindakan ini mencerminkan komitmen seorang pejabat publik untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Di tengah berbagai isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sering mengemuka, keputusan untuk mengembalikan dana tersebut menjadi sinyal positif bahwa tidak semua anggota dewan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Pengembalian uang bimtek ini juga bisa dilihat sebagai respons terhadap kritik dan perhatian masyarakat terhadap pengeluaran publik. Dalam sistem pemerintahan yang transparan, adalah penting bagi para pejabat untuk menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap etika. Tindakan Jhon Batafor bisa menjadi contoh bagi anggota dewan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan untuk selalu mempertimbangkan suara rakyat. Namun, meskipun langkah ini dipuji, penting juga untuk mengupayakan mekanisme pencegahan agar tindakan serupa tidak perlu diambil di masa depan. Pengembalian dana harusnya bukan hanya solusi terakhir, tetapi harus disertai dengan reformasi dalam kebijakan pengelolaan anggaran. Anggota DPRD perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang fungsi dan penggunaan anggaran negara serta tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, berita ini juga membuka diskusi mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan bimtek atau pelatihan lainnya. Publik berhak mengetahui bagaimana dan untuk apa dana-dana tersebut digunakan. Ada baiknya, Jhon Batafor dan anggota DPRD lainnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan sistem monitoring yang lebih baik, sehingga setiap penggunaan dana lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel. Dengan adanya kasus seperti ini, kita diingatkan bahwa integritas pejabat publik bukan hanya diukur dari tindakan mereka dalam situasi tertentu, tetapi juga dari konsistensi mereka dalam menjalankan amanah publik sehari-hari. Harapan kita adalah semoga tindakan positif ini menjadi contoh yang menular dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di lembaga legislatif di seluruh Indonesia. Di sini, kita perlu mendorong budaya kepemimpinan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Akhirnya, situasi ini juga menyiratkan perlunya pendidikan politik dan etika bagi para anggota legislatif. Pembekalan mengenai tugas dan fungsi mereka, lengkap dengan etika dan moralitas dalam berpolitik, sangat penting untuk memastikan bahwa para wakil rakyat tidak hanya menjadi perwakilan, tetapi juga pelayan yang baik bagi konstituen mereka. Pendekatan proaktif dalam peningkatan kapasitas anggota DPRD dapat membantu menciptakan lingkungan legislatif yang lebih baik dan lebih bersih ke depannya.