Pengamat Politik Rocky Gerung buka suara terkait adanya usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dari dari forum Purnawirawan TNI. Berita tentang purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, disertai dengan pernyataan Rocky Gerung mengenai ketakutan mereka akan kemungkinan Gibran menggantikan Prabowo Subianto, mencerminkan dinamika politik yang menarik di Indonesia. Situasi ini menyoroti rivalitas, intrik, dan strategi yang berlangsung di dalam sistem politik nasional, terutama menjelang pemilihan umum. Pertama-tama, desakan pemakzulan terhadap Gibran dapat dilihat sebagai reaksi terhadap potensi ancaman politik. Gibran, sebagai putra Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Surakarta, memiliki latar belakang yang kuat dan akses ke sumber daya yang signifikan. Jika Gibran dianggap sebagai kompetitor yang mungkin menggeser posisi Prabowo—yang saat ini adalah Menteri Pertahanan dan tokoh kunci Partai Gerindra—maka desakan ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah preventif untuk menghalangi kemajuan politiknya. Dalam politik, terutama di negara dengan massa pemilih yang besar seperti Indonesia, menjegal calon yang potensial menjadi musuh adalah praktik yang tidak asing. Kedua, pernyataan Rocky Gerung mengenai ketakutan elite politik terhadap Gibran menunjukkan bahwa ada kesadaran akan dinamika kekuasaan yang berubah. Gibran mungkin masih muda dalam hal pengalaman politik, tetapi dukungan yang dia terima dari basis politik yang solid mungkin membuatnya menjadi pemain yang berbahaya. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bisa berpindah tangan dengan cepat di arena politik, tergantung pada siapa yang mampu menarik perhatian publik dan mendapatkan dukungan yang cukup. Selanjutnya, isu pemakzulan secara umum juga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan keadilan dalam proses politik di Indonesia. Pemakzulan adalah langkah yang sangat serius dan harus diambil hanya dalam konteks pelanggaran hukum yang nyata. Jika desakan ini lebih bersifat politis dan tidak didasarkan pada bukti yang kuat, maka hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mendiskreditkan lawan politik hanya karena kekhawatiran politik. Hal ini juga dapat merusak integritas institusi dan menciptakan ketidakstabilan di masyarakat. Akhirnya, situasi ini menjadi refleksi dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola konflik politik dan menjaga demokrasi yang sehat. Masyarakat harus berhati-hati dalam menilai situasi ini dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Sebagai negara demokratis, penting bagi semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan politik mereka melalui dialog dan proses yang konstitusional, bukan melalui intimidasi atau pemaksaan. Keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan semua elemen dalam masyarakat politiknya untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, berita ini bisa menjadi panggilan untuk merenungkan lebih dalam mengenai dinamika politik dan bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi pada proses yang lebih baik dan lebih adil.