Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta buka suara terkait OTT Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana, oleh Kejati Bali. Dia ingatkan bawahannya tak melanggar aturan. Saya merasa prihatin dengan berita tersebut, karena menyiratkan tindakan yang tidak etis dan merugikan masyarakat setempat. Berdasarkan informasi tersebut, terlihat jelas bahwa bendesa adat Berawa telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan investornya sebesar Rp 10 miliar. Hal ini adalah pelanggaran terhadap kode etik dan prinsip keadilan di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin adat. Tindakan bendesa adat Berawa tersebut tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merugikan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. Dalam kehidupan masyarakat Bali, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan budaya lokal. Namun, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti kasus ini, maka hal ini dapat mengancam integritas dan keberlanjutan lembaga adat itu sendiri. Langkah yang diambil oleh Giri Prasta untuk membuka suara dan mengungkapkan permasalahan ini adalah langkah yang sangat tepat. Dengan membawa kasus ini ke publik, diharapkan masalah ini dapat segera diungkap dan ditindaklanjuti secara adil. Selain itu, langkah ini juga dapat menjadi pelajaran untuk semua pihak bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditoleransi dalam sistem kepemimpinan adat. Dalam menanggapi kasus ini, kami berharap pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan mengambil tindakan yang tegas terhadap bendesa adat Berawa yang terlibat. Selain itu, perlu juga adanya langkah-langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Keterbukaan dan transparansi dalam kepemimpinan adat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan dengan lebih baik. Terakhir, sebagai masyarakat kita juga harus tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kita perlu terus mengawasi dan melaporkan setiap kasus yang mencurigakan agar upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terus dilakukan. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kepemimpinan adat di Bali dan memastikan agar kepemimpinan adat dapat benar-benar mewakili kepentingan dan keadilan bagi masyarakat.