Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim, AKP Ryanto. Berita mengenai AKP Dadang yang dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman mati tentu menjadi isu yang sangat serius dan memancing berbagai reaksi di masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, perkembangan kasus ini mencerminkan bagaimana institusi kepolisian berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Penangkapan atau pemecatan anggota polisi yang terlibat dalam tindakan kriminal, apalagi yang berpotensi mengancam nyawa orang lain, sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Dari sudut pandang hukum, penerapan pasal berlapis terhadap AKP Dadang menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas kepada aparat kepolisian yang melanggar hukum. Hal ini pun bisa menjadi sinyal kepada anggota kepolisian lainnya bahwa penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan akan berujung pada konsekuensi yang berat, termasuk hukuman mati. Namun, di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak terburu-buru, agar semua prosesnya berjalan secara fair dan tidak melanggar hak asasi manusia. Publik juga perlu memperhatikan bagaimana media memberitakan kasus ini. Liputan yang berimbang dan akurat sangat penting untuk menghindari spekulasi dan stigma negatif terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Kita tidak boleh melupakan bahwa di dalam setiap institusi pasti ada oknum yang melakukan pelanggaran, dan ini tidak seharusnya menggambarkan keseluruhan institusi tersebut. Media memiliki tanggung jawab dalam menyajikan fakta-fakta yang jelas dan mengedukasi masyarakat tentang jalannya proses hukum. Begitu juga dengan masyarakat, penting untuk tetap kritis tetapi juga bijaksana dalam menanggapi berita semacam ini. Emosi dapat dengan mudah terpicu, terutama saat menyangkut isu yang berhubungan langsung dengan keadilan, keamanan, dan nyawa manusia. Namun, respon masyarakat juga harus didasarkan pada fakta dan bukti, serta mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku. Ini adalah saat yang tepat bagi masyarakat untuk bersikap aktif dalam mendukung reformasi di institusi kepolisian. Kasus AKP Dadang tak pelak akan berdampak pada citra Polri di mata masyarakat. Kepercayaan publik adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, transparansi dalam proses hukum dan upaya untuk terus memperbaiki kualitas SDM di kepolisian menjadi sangat krusial. Ini juga sekaligus sebagai pengingat bagi semua anggota kepolisian bahwa tugas mereka bukan hanya menjalankan perintah, tetapi juga melindungi dan melayani masyarakat. Menghadapi situasi ini, diharapkan ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal di institusi kepolisian, termasuk dalam hal kode etik dan disiplin. Hal ini juga mencakup pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia, supaya anggota kepolisian memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum yang harus melindungi masyarakat, bukan justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Reformasi internal yang kuat akan mengurangi kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa depan. Kesimpulannya, berita tentang AKP Dadang yang terancam hukuman mati memberikan banyak pelajaran bagi kita semua: pentingnya integritas dalam penegakan hukum, perlunya pengawasan dan akuntabilitas, serta tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Masyarakat, media, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum dan hak asasi manusia.