"Jadi kalau misalkan pemerintah memaksa akan tetap mengalokasikan tanah itu untuk HGU, masyarakat mau tinggal di mana," kata perwakilan petani. Saya rasa berita ini menggambarkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh sejumlah petani di Bogor terhadap izin korporasi yang dikeluarkan di daerah mereka. Hal ini mencerminkan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada korporasi daripada para petani lokal, yang notabene merupakan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil pertanian mereka sendiri. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi para petani agar kebijakan yang diambil dapat lebih adil dan berpihak kepada mereka. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan solusi yang memadai bagi para petani agar keberlangsungan usaha pertanian mereka tetap terjaga. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap proses penerbitan izin korporasi di daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi petani lokal. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam diskusi akan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Saya juga berharap agar isu-isu seperti ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan stakeholder terkait agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para petani lokal untuk terus mengembangkan usaha pertanian mereka. Keseimbangan antara kepentingan korporasi dan petani lokal perlu dijaga demi keberlangsungan pertanian di daerah tersebut.