Mantan Wakil Bupati (Wabup) Flores Timur Agustinus Payong Boli ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Informasi Desa. Saya sangat prihatin mengetahui bahwa mantan Wakil Bupati Flores Timur menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 653 juta. Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi ini sangat merugikan karena dana desa seharusnya digunakan untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dana desa digunakan dengan tidak benar, maka program-program pembangunan di desa akan terhambat dan masyarakat akan menderita akibat dari tindakan korupsi tersebut. Oleh karena itu, tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa harus dihentikan dan pelakunya harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara tuntas dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi. Tindakan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, tanpa terkecuali bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi. Kita harus bersama-sama menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Masyarakat juga harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dana seperti yang terjadi dalam kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat dan memantau setiap penggunaan dana desa dengan baik. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus korupsi dana desa seperti ini dapat dicegah dan tidak terulang di masa yang akan datang. Kasus korupsi dana desa yang melibatkan mantan Wakil Bupati Flores Timur ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik lainnya. Mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan profesionalisme demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Semua pihak harus bekerja sama untuk memberantas korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.