PDI-P juga mengingatkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi dalam Pilkada Sumut 2024. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa penunjukkan mantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, sebagai calon Gubernur Sumatera Utara merupakan keputusan yang cukup kontroversial. Meskipun seorang mantu Presiden memiliki hak untuk terlibat dalam dunia politik, namun seiring dengan kritikan terhadap kenaikan hubungan keluarga yang terlibat dalam politik, keputusan ini dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah penunjukkan tersebut didasari atas kapasitas dan kualifikasi yang sesuai. Pernyataan dari PDI-P yang menyinggung tentang abuse of power merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena apapun bentuk hubungan keluarga yang terlibat dalam politik harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Terlebih, dalam situasi seperti ini, kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu yang harus diwaspadai. Memilih seorang pemimpin yang memiliki kapasitas dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemilihan kepala daerah. Keputusan politik, termasuk dalam hal ini penunjukkan Bobby Nasution, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak hanya karena pertimbangan hubungan keluarga dengan Presiden. Mengutamakan aspek profesionalisme dan integritas dalam memilih pemimpin akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, partai politik harus memastikan bahwa seluruh proses penjaringan calon dilakukan secara transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Presiden. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam konteks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Demokrasi seharusnya memberikan ruang yang adil bagi setiap calon untuk bersaing tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan. Kritik yang muncul terhadap penunjukkan mantu Presiden sebagai calon Gubernur Sumut seharusnya dijadikan sebagai masukan bagi partai politik dan pihak terkait untuk lebih berhati-hati dalam menentukan calon pemimpin. Memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jika penunjukkan Bobby Nasution dianggap kurang tepat, maka partai politik harus menerima kritik tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dan konstruktif.