Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayan mengatakan pengunduran diri dari Ketum Golkar pilihan pribadi Airlangga Hartarto. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa hal tersebut mencerminkan sebuah isu yang cukup sensitif dalam politik. Pernyataan dari Istana yang membantah keterlibatan Jokowi dalam mundurnya Airlangga dari posisi Ketua Umum Golkar menimbulkan spekulasi dan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagai seorang pemimpin negara, Jokowi seharusnya menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam urusan partai politik. Namun, banyak pihak yang masih mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut mengingat hubungan yang cukup erat antara Jokowi dan beberapa elite partai politik, termasuk Airlangga. Apapun alasan di balik mundurnya Airlangga dari posisi Ketua Umum Golkar, hal ini tentu memiliki dampak terhadap dinamika politik di Indonesia. Golkar sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia perlu menjaga stabilitas internalnya agar tidak terpengaruh oleh isu-isu kontroversial seperti ini. Dalam konteks demokrasi, penting bagi partai politik untuk menjalankan proses internal dan pemilihan pimpinan partai secara transparan dan demokratis. Oleh karena itu, mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar seharusnya diikuti oleh proses yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan anggota partai maupun masyarakat. Terlepas dari itu semua, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait untuk mengungkap kebenaran di balik mundurnya Airlangga dari posisi Ketua Umum Golkar. Fitnah dan spekulasi yang beredar dapat merugikan semua pihak dan merusak citra partai politik serta pemimpin negara. Oleh karena itu, transparansi dan integritas dalam mengungkapkan kebenaran sangatlah penting dalam situasi seperti ini.