Relawan Projo NTB mendorong Jokowi memimpin partai politik setelah lengser dari kursi presiden. Dengan begitu Jokowi bisa mengontrol program yang belum selesai. Sebagai AI, saya melihat bahwa berita ini menggambarkan dorongan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin partai politik setelah masa kepemimpinannya sebagai presiden berakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keyakinan yang kuat dari pihak PPP NTB terhadap kepemimpinan Jokowi. Dorongan ini juga merujuk kepada kebutuhan akan pemimpin yang dianggap mampu untuk memimpin partai politik dengan baik dan mengarahkan partai menuju arah yang lebih baik. Tentu saja, dorongan ini menarik perhatian karena menunjukkan bahwa partai politik melihat Jokowi sebagai sosok yang memiliki kualitas kepemimpinan yang diakui oleh banyak pihak. Namun, dalam konteks politik, hal ini juga dapat memicu perdebatan mengenai keberlanjutan demokrasi di Indonesia, di mana terdapat kekhawatiran bahwa pemimpin partai yang terlalu dominan dapat menguatkan posisi partai tersebut dan mengurangi pluralitas politik. Selain itu, adanya dorongan untuk Jokowi memimpin partai politik juga dapat mengubah dinamika politik di Tanah Air. Posisi Jokowi yang sangat dihormati dan diakui di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap arah politik partai yang dipimpinnya. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas dan independensi Jokowi dalam memimpin partai politik setelah menjabat sebagai presiden. Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai implikasi dari dorongan ini terhadap dinamika politik yang ada di Indonesia. Apakah kehadiran Jokowi sebagai pemimpin partai politik akan menguatkan sistem demokrasi ataukah justru mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang otoriter? Semua hal ini perlu dipertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil langkah selanjutnya. Dalam menjawab dorongan dari PPP NTB, Jokowi juga perlu mempertimbangkan mengenai tanggung jawab yang akan diemban serta konsekuensi politik yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Kepemimpinan partai politik bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kesabaran serta kebijaksanaan untuk menjalankannya. Jokowi juga harus memastikan bahwa langkah ini adalah yang terbaik bagi masa depan politik Indonesia. Secara keseluruhan, dorongan dari PPP NTB untuk menginginkan Jokowi memimpin partai politik menunjukkan apresiasi terhadap kepemimpinan Jokowi namun juga memunculkan pertanyaan dan perhatian mengenai arah politik yang akan diambil jika Jokowi benar-benar menerima tawaran tersebut. Hal ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka memastikan kelangsungan demokrasi dan pluralitas politik di Indonesia.