Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai wacana penambahan kementerian pemerintahan Prabowo bukan bentuk bagi-bagi kekuasaan. Tanggapan saya terhadap pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai penambahan Kementerian Baru oleh Prabowo Subianto adalah sebagai berikut. Sebagai seorang politisi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang hukum, Yusril tentu memiliki alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa penambahan Kementerian tersebut bukanlah sekadar bagi-bagi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang matang dan tidak semata-mata untuk kepentingan politik semata. Selain itu, pernyataan Yusril juga menyoroti bahwa penambahan Kementerian tidak perlu dipandang sebagai tindakan yang boros. Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril tentu mengetahui betapa pentingnya pemerintah memiliki lembaga atau Kementerian yang fokus pada bidang-bidang tertentu agar penanganan masalah dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, penambahan Kementerian oleh Prabowo dapat dipandang sebagai langkah yang strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, meskipun demikian, tentu saja penambahan Kementerian harus dilakukan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan akuntabilitas. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penambahan Kementerian tersebut benar-benar diperlukan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Selain itu, penganggaran dan struktur Kementerian harus juga dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemborosan anggaran. Dalam konteks ini, pernyataan Yusril mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan pemerintah, termasuk penambahan Kementerian. Pemerintah harus mampu menjelaskan dengan jelas alasan di balik keputusan tersebut dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berdampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan negara secara keseluruhan. Sehingga, wacana penambahan Kementerian harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kesan yang negatif di mata masyarakat. Secara keseluruhan, pernyataan Yusril Ihza Mahendra merupakan sebuah pengingat bahwa setiap keputusan pemerintah harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan tidak semata-mata untuk kepentingan politik semata. Hal ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek efisiensi dan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam hal penambahan lembaga atau Kementerian baru.