Eks Mensos Khofifah menolak wacana penggabungan Kementerian Sosial dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini alasannya. Saya berpendapat bahwa keputusan untuk menggabungkan Kementerian Sosial dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tentu saja memiliki pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa penggabungan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan masalah perempuan dan anak. Namun, di sisi lain, Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Menteri KemenPPPA menolak kebijakan ini dengan alasan bahwa urusan perempuan dan anak bukanlah hal yang sederhana dan membutuhkan fokus khusus. Saya setuju dengan pendapat Khofifah bahwa urusan perempuan dan anak memang bukanlah masalah yang sederhana. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penanganan masalah perempuan dan anak sebaiknya dilakukan dengan fokus yang terpisah dan intensif agar dapat memberikan hasil yang optimal. Penggabungan Kementerian Sosial dengan Kementerian KemenPPPA juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan minimnya perhatian terhadap isu-isu perempuan dan anak. Dengan adanya kementerian tersendiri, perempuan dan anak akan memiliki wadah yang khusus untuk menyuarakan masalah-masalah yang mereka hadapi dan mendapatkan solusi yang tepat. Namun, jika digabungkan dengan kementerian yang memiliki fokus yang lebih luas, khawatirnya isu perempuan dan anak akan terabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang optimal. Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari penggabungan Kementerian Sosial dengan Kementerian KemenPPPA. Sebaiknya pemerintah juga harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi perempuan dan anak, dalam proses pengambilan keputusan ini. Tujuannya agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi perempuan dan anak di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang maksimal bagi perempuan dan anak di Indonesia, baik itu melalui penggabungan kementerian atau melalui kebijakan lain yang lebih efektif. Kesejahteraan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional agar mereka dapat hidup dan berkembang dengan layak dan adil.