Empat kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 1,2 miliar. Berita mengenai 4 Kades di Bojonegoro yang menjadi tersangka korupsi proyek jalan senilai Rp 1,2 M merupakan hal yang sangat disayangkan. Sebagai pemimpin di tingkat desa, seharusnya Kades menjadi contoh yang baik dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Namun, dengan adanya kasus korupsi ini, menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan pribadi dengan merugikan masyarakat. Tindakan korupsi oleh para Kades ini sangat merugikan masyarakat karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak hanya merugikan secara materi, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebagai pemimpin, seharusnya Kades menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Pemerintah setempat harus segera mengambil tindakan tegas terhadap 4 Kades tersebut untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana di tingkat desa agar kasus korupsi semacam ini tidak terulang di masa mendatang. Pendidikan mengenai anti korupsi juga perlu ditingkatkan agar para pejabat desa memahami konsekuensi dari tindakan korupsi yang mereka lakukan. Kita sebagai masyarakat juga harus turut serta dalam mengawasi pengelolaan dana publik di tingkat desa. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, kita dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindakan korupsi oleh para pejabat desa. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana tersebut dengan jelas. Melalui kasus ini, diharapkan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi di tingkat desa. Korupsi bukan hanya menjadi masalah pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan efisien demi kesejahteraan bersama.