Aturan yang memuat soal pelantikan presiden dan wapres sudah tercantum di Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Saya merasa bahwa pernyataan Bamsoet tersebut adalah suatu realita yang harus diakui. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI merupakan tahapan akhir dari proses demokrasi yang dilakukan secara konstitusional. Meskipun memang ada berbagai pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilihan, namun pada akhirnya proses pelantikan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sulit untuk menghalangi proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI karena hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Pemerintah harus menjalankan proses itu dengan penuh tanggung jawab dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI juga merupakan simbol kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan yang telah dilakukan merupakan keputusan yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, terlepas dari perbedaan pandangan politik. Walaupun mungkin terdapat upaya untuk menjegal pelantikan, namun harus diingat bahwa setiap tindakan akan memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari. Maka dari itu, lebih baik untuk menghormati proses demokrasi yang telah berjalan dan memberikan dukungan kepada pemimpin yang terpilih. Ketika proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI berjalan lancar, itu akan menjadi titik awal untuk memulai kepemimpinan yang baru. Semua pihak harus bersatu dan bersama-sama mendukung pembangunan bangsa ke depan dengan penuh semangat dan optimisme.