Sebelumnya, Hasyim menyebut caleg terpilih yang mencalonkan diri pada Pilkada 2024 tak berkewajiban melepas kursi dewan yang ia raih. Sebagai seorang pakar yang mengerti tentang proses politik dan tata cara Pemilu di Indonesia, saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan terhadap berita ini. Pertama-tama, saya setuju dengan pakar yang mempertanyakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperbolehkan caleg terpilih untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa harus mundur dari jabatannya. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Sebagai wakil rakyat yang terpilih, seorang caleg seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai legislator, bukan malah terlibat dalam kontestasi politik lokal sebagai calon kepala daerah. Dengan memperbolehkan caleg terpilih untuk maju dalam Pilkada tanpa harus mundur, hal ini dapat membuat mereka terlibat dalam praktik politik yang kurang etis dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Caleg yang terpilih memiliki keunggulan dalam mendapatkan dukungan politik dan sumber daya untuk maju dalam Pilkada, sehingga dapat menghambat peluang calon lain yang memang memiliki kompetensi dan integritas untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa KPU seharusnya mempertimbangkan untuk melarang caleg terpilih untuk maju dalam Pilkada tanpa harus mundur dari jabatannya sebagai legislator. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Masyarakat juga perlu memberikan sorotan terhadap kebijakan ini agar KPU dapat melakukan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.