Jemaah haji yang tidak memiliki visa resmi terancam denda 10.000 real dan dideportasi dari Arab Saudi serta 10 tahun tak boleh kembali ke Saudi. Berita tentang jemaah haji yang tidak memiliki smart card dan terancam deportasi serta denda merupakan sebuah situasi yang patut untuk diperhatikan. Smart card merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh jemaah haji agar dapat mengakses layanan di Arab Saudi, termasuk untuk transportasi, akomodasi, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, ketidakhadiran smart card bagi jemaah haji dapat menjadi kendala serius dalam menjalani ibadah haji dengan lancar. Keberadaan smart card bagi jemaah haji juga tidak hanya berdampak pada kelancaran ibadah, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Jika jemaah haji tidak memiliki smart card dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan ketika diminta oleh pihak berwenang, mereka bisa dikenai sanksi seperti deportasi dan denda. Hal ini tentu bisa menyulitkan proses ibadah haji mereka serta menimbulkan ketidaknyamanan yang tidak perlu selama berada di tanah suci. Namun demikian, sebaiknya pihak terkait memberikan sosialisasi yang lebih efektif kepada jemaah haji mengenai pentingnya memiliki dan membawa smart card selama menjalani ibadah haji. Selain itu, pihak terkait juga sebaiknya memberikan bantuan dan fasilitas yang memadai kepada jemaah haji yang mengalami kendala terkait smart card, agar mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tidak harus menghadapi risiko deportasi dan denda. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap proses persiapan jemaah haji, termasuk dalam hal penyediaan smart card. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan cermat dan tepat waktu agar jemaah haji tidak mengalami kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji mereka. Pemerintah juga dapat melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap keberadaan smart card jemaah haji sebelum keberangkatan agar dapat mengantisipasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam hal ini, kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pihak berwenang di Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, juga sangat penting. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, diharapkan masalah terkait ketiadaan smart card jemaah haji dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Hal ini juga akan memastikan bahwa jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan tenang dan khusyuk tanpa harus terbebani oleh masalah administrasi yang seharusnya dapat dihindari.