Jual beli opini WTP BPK terus terjadi. Terbaru, auditor BPK disebut menerima Rp 5 M demi memberikan status WTP ke Kementerian Pertanian. Saya merasa sangat kecewa dan prihatin dengan berita tersebut. Seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, harus bertindak dengan integritas dan transparansi dalam menjalankan program-programnya. Penggunaan uang sebesar Rp 5 miliar sebagai "pelicin" untuk auditor BPK adalah tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar prinsip akuntabilitas serta tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, tindakan tersebut juga mencoreng nama baik institusi negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang seharusnya berperan sebagai penjaga keuangan negara. Hal ini juga mengancam integritas serta kredibilitas dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, termasuk program-program seperti Food Estate. Tindakan korupsi seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program pemerintah. Seharusnya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku korupsi ini, tanpa pandang bulu, untuk memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dalam negeri. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan dan pengendalian intern yang ada di Kementerian Pertanian, untuk mencegah terulangnya tindakan korupsi di masa depan. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran dan integritas dari seluruh aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga harus menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi praktik korupsi yang terjadi. Semua pihak harus bersatu dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa dana negara digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.