Pilgub Bali 2024 dipastikan tak akan diikuti calon independen. Sebab, tak ada calon perseorangan yang mendaftar hingga batas waktu penyerahan dokumen dukungan. Keputusan untuk mengecualikan calon independen dari Pemilihan Gubernur Bali 2024 tentu menuai pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, keputusan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk mengurangi keterpecahan suara dan memperkuat dukungan terhadap partai politik yang ada. Dengan demikian, diharapkan calon yang terpilih dapat fokus pada program kerja yang telah dijalankan partai politik yang mengusungnya. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga dapat dipandang sebagai pembatasan hak politik bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri secara independen. Keterlibatan calon independen pada pemilihan seringkali dianggap sebagai penyegar demokrasi dan memberikan opsi alternatif bagi pemilih yang merasa kurang puas dengan calon dari partai politik. Maka, tidak mengikutsertakan calon independen juga bisa dirasa sebagai bentuk pembatasan pluralisme politik dan pluralisme opini di Bali. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan politik dalam proses pemilihan. Banyak yang berpendapat bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri tanpa terbatas oleh keanggotaan partai politik. Oleh karena itu, langkah ini juga menimbulkan kontroversi terkait dengan berbagai aspek hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tentu harus menghormati keputusan yang telah diambil oleh pihak yang berwenang. Namun, penting juga bagi kita untuk terus mengkritisi dan memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak politik bagi semua warga negara, termasuk hak untuk mencalonkan diri secara independen. Kita perlu memastikan bahwa proses politik di Bali maupun di Indonesia secara umum tetap demokratis, transparan, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.